Fokus Tangani Covid-19, DPR Tolak APBN Diotak-atik untuk Bangun Infrastruktur Gas
loading...
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak keras apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialihkan untuk pembangunan infrastruktur gas. Karena saat ini, prioritas APBN hanya digunakan untuk penanganan bencana Covid-19.
"Kami akan menolak keras apabila diotak-atik dialihkan untuk membangun infrastruktur. APBN saat ini hanya fokus untuk menangani pandemi Covid-19," ujar anggota Badan Anggaran DPR, Kardaya Warnika di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
Sementara, Mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pembangunan infrastruktur gas akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan APBN. Apalagi saat ini, APBN sedang fokus untuk menangani Covid-19 sehingga sulit diotak-atik. Sebab itu, pihaknya mendorong agar pembangunan infrastruktur gas harus banyak melibatkan peran swasta.
"Pembangunan infrastruktur gas harus melibatkan lebih banyak peran swasta karena tidak akan jalan jika hanya mengandalkan APBN. Peran swasta dilibatkan dengan memberikan jaminan kemudahan," kata dia.
Menurut Susilo, pembangunan infrastruktur gas memang masih feasible di tengah penurunan ekonomi global dengan rendahnya harga komositas energi. Namun demikian, pembangunan infrastruktur gas harus berdasarkan prioritas penggunaannya.
Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur gas untuk mendukung kebijakan konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu dibangun virtual pipeline untuk mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya pembangunan infrastruktur gas melalui jalur pipapinasasi akan sulit dilakukan karena konversi BBM ke gas banyak dilakukan di Indonesia bagian timur.
"Saya rasa cukup feasible dilakukan tapi pembangunan infrastruktur harus berdasarkan prioritas," jelasnya.
"Kami akan menolak keras apabila diotak-atik dialihkan untuk membangun infrastruktur. APBN saat ini hanya fokus untuk menangani pandemi Covid-19," ujar anggota Badan Anggaran DPR, Kardaya Warnika di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
Sementara, Mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pembangunan infrastruktur gas akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan APBN. Apalagi saat ini, APBN sedang fokus untuk menangani Covid-19 sehingga sulit diotak-atik. Sebab itu, pihaknya mendorong agar pembangunan infrastruktur gas harus banyak melibatkan peran swasta.
"Pembangunan infrastruktur gas harus melibatkan lebih banyak peran swasta karena tidak akan jalan jika hanya mengandalkan APBN. Peran swasta dilibatkan dengan memberikan jaminan kemudahan," kata dia.
Menurut Susilo, pembangunan infrastruktur gas memang masih feasible di tengah penurunan ekonomi global dengan rendahnya harga komositas energi. Namun demikian, pembangunan infrastruktur gas harus berdasarkan prioritas penggunaannya.
Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur gas untuk mendukung kebijakan konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu dibangun virtual pipeline untuk mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya pembangunan infrastruktur gas melalui jalur pipapinasasi akan sulit dilakukan karena konversi BBM ke gas banyak dilakukan di Indonesia bagian timur.
"Saya rasa cukup feasible dilakukan tapi pembangunan infrastruktur harus berdasarkan prioritas," jelasnya.
(bon)
Explore More