Fokus Tangani Covid-19, DPR Tolak APBN Diotak-atik untuk Bangun Infrastruktur Gas

Selasa, 19 Mei 2020 - 19:37 WIB
loading...
Fokus Tangani Covid-19,...
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak keras apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialihkan untuk pembangunan infrastruktur gas. Karena saat ini, prioritas APBN hanya digunakan untuk penanganan bencana Covid-19.

"Kami akan menolak keras apabila diotak-atik dialihkan untuk membangun infrastruktur. APBN saat ini hanya fokus untuk menangani pandemi Covid-19," ujar anggota Badan Anggaran DPR, Kardaya Warnika di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Sementara, Mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pembangunan infrastruktur gas akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan APBN. Apalagi saat ini, APBN sedang fokus untuk menangani Covid-19 sehingga sulit diotak-atik. Sebab itu, pihaknya mendorong agar pembangunan infrastruktur gas harus banyak melibatkan peran swasta.

"Pembangunan infrastruktur gas harus melibatkan lebih banyak peran swasta karena tidak akan jalan jika hanya mengandalkan APBN. Peran swasta dilibatkan dengan memberikan jaminan kemudahan," kata dia. Baca: Defisit APBN Capai Rp1.028,5 Triliun, DPR Ingatkan Skandal BLBI dan Century

Menurut Susilo, pembangunan infrastruktur gas memang masih feasible di tengah penurunan ekonomi global dengan rendahnya harga komositas energi. Namun demikian, pembangunan infrastruktur gas harus berdasarkan prioritas penggunaannya.

Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur gas untuk mendukung kebijakan konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu dibangun virtual pipeline untuk mendukung kebijakan tersebut. Pasalnya pembangunan infrastruktur gas melalui jalur pipapinasasi akan sulit dilakukan karena konversi BBM ke gas banyak dilakukan di Indonesia bagian timur.

"Saya rasa cukup feasible dilakukan tapi pembangunan infrastruktur harus berdasarkan prioritas," jelasnya.
(bon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Defisit APBN 2026 Diprediksi...
Defisit APBN 2026 Diprediksi Bengkak Jadi Rp734,3 Triliun, Setara 2,85% PDB
Seret, Penerimaan Pajak...
Seret, Penerimaan Pajak hingga Akhir Juni 2026 Belum Menyentuh Separuh Target APBN
Purbaya soal Anggaran...
Purbaya soal Anggaran MBG: Saya Maunya Nol, Tapi Nggak Bisa Kan
Purbaya Buka Peluang...
Purbaya Buka Peluang Kerek Dana Transfer ke Daerah di 2027 hingga Rp90 Triliun
Purbaya Pede Harga BBM...
Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran
Ekonom Soroti Data Positif...
Ekonom Soroti Data Positif Fiskal dan Investasi, Narasi Sell Indonesia Dinilai Keliru
Banggar Ungkap Anggaran...
Banggar Ungkap Anggaran MBG Turun pada RAPBN 2027, Jadi Rp174 Triliun
Fenomena Korupsi di...
Fenomena Korupsi di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Rekomendasi
Ketua MPR Ungkap Ada...
Ketua MPR Ungkap Ada Ulama Ikut ke Iran: Saya Belum Tahu Namanya
Ini 12 Lokasi Digeledah...
Ini 12 Lokasi Digeledah Polisi Terkait Kasus Korupsi Batu Bara hingga Asabri
Aksi Heroik Pilot Marinir...
Aksi Heroik Pilot Marinir yang Gugur Ditembak demi Selamatkan Kopassus Di Timtim
Berita Terkini
Serangan Drone Ukraina...
Serangan Drone Ukraina Lumpuhkan Jantung Kilang Minyak Rusia, Kelangkaan BBM Memburuk
Tokenisasi Saham AI...
Tokenisasi Saham AI Diminati Investor, Bittime Catat Kepemilikan Naik 106%
Iran-AS Memanas Lagi,...
Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dunia Melonjak Lebih dari 6%
Pertamina Manfaatkan...
Pertamina Manfaatkan Jakarta Fair Perkuat Daya Saing UMKM Lokal
Pasar Saham RI Terancam...
Pasar Saham RI Terancam Turun Kelas, Modal Asing Bisa Kabur Rp3,6 Triliun
Sertifikasi Influencer...
Sertifikasi Influencer Kripto Dinilai Jadi Langkah Positif Bangun Ekosistem Lebih Sehat
Infografis
AS Tolak Rencana Inggris...
AS Tolak Rencana Inggris untuk Kirim Pasukan ke Ukraina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved