Bos PT Pos: BLT Jurus Pemerintah Pacu Ekonomi
loading...
Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rachmad Djoemadi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong agar ekonomi lekas bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 salah satunya pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos. Penyaluran bantuan sosial tersebut guna meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 ujungnya memacu gerak ekonomi nasional.
Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rachmad Djoemadi mengatakan bahwa penyaluran BST diberikan selama empat bulan, yakni Januari hingga April. Tahun ini, imbuhnya, Pos Indonesia menyalurkan bantuan dalam 3 tahapan. "Kita harapkan menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," ujar dia, Rabu (24/3/2021).
Adapun tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako dan Rp12 triliun disalurkan untuk BST. Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan counter-cyclical yang dilakukan pemerintah Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter terus dilakukan untuk meminimalisir implikasi Covid-19 yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat serta bagi kegiatan perekonomian.
"Menurut saya situasinya sekarang sudah membaik setelah tahun lalu kita menerapkan stimulus fiskal. Kami mampu meminimalisir kerusakan ekonomi karena covid. Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1% yang relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lainnya atau bahkan negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat Covid-19 ini," ujar dia.
Sejak awal 2021, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi, dimulai pada kuartal III 2020 dan beberapa sektor yang juga pulih dengan sangat cepat. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada 2021 OECD baru saja merevisi proyeksi Indonesia pada 2021 antara 4%-4,9%.
Hal itu seiring dengan proyeksi IMF juga sekitar 4,8%. Proyeksi dari pemerintah sendiri antara 4,5% -5,3% , dimana kontribusi signifikan dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi dan ekspor. Sebab itu, menkeu berharap percepatan pemulihan akan semakin cepat terutama pada kuartal II 2021 tahun dan akan terus berlanjut hingga kuartal terakhir 2021.
"Jika itu terjadi tentunya maka kami harus melakukannya. menyesuaikan kebijakan artinya stimulus dan dukungan yang datang dari fiskal dan moneter tentu akan disesuaikan tergantung pada percepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi, tetapi kami sangat berharap dan optimis," kata dia.
Sebagai informasi, BLT tahun 2021 yang merupakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan. Selain itu, bantuan tunai juga mencakup BST sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui Pos Indonesia.
Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rachmad Djoemadi mengatakan bahwa penyaluran BST diberikan selama empat bulan, yakni Januari hingga April. Tahun ini, imbuhnya, Pos Indonesia menyalurkan bantuan dalam 3 tahapan. "Kita harapkan menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," ujar dia, Rabu (24/3/2021).
Adapun tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako dan Rp12 triliun disalurkan untuk BST. Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan counter-cyclical yang dilakukan pemerintah Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter terus dilakukan untuk meminimalisir implikasi Covid-19 yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat serta bagi kegiatan perekonomian.
"Menurut saya situasinya sekarang sudah membaik setelah tahun lalu kita menerapkan stimulus fiskal. Kami mampu meminimalisir kerusakan ekonomi karena covid. Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1% yang relatif kecil dibandingkan dengan negara Asia lainnya atau bahkan negara-negara G20 dalam hal kontraksi akibat Covid-19 ini," ujar dia.
Sejak awal 2021, Indonesia terus berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi, dimulai pada kuartal III 2020 dan beberapa sektor yang juga pulih dengan sangat cepat. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada 2021 OECD baru saja merevisi proyeksi Indonesia pada 2021 antara 4%-4,9%.
Hal itu seiring dengan proyeksi IMF juga sekitar 4,8%. Proyeksi dari pemerintah sendiri antara 4,5% -5,3% , dimana kontribusi signifikan dari sisi permintaan, pemulihan konsumsi dan ekspor. Sebab itu, menkeu berharap percepatan pemulihan akan semakin cepat terutama pada kuartal II 2021 tahun dan akan terus berlanjut hingga kuartal terakhir 2021.
"Jika itu terjadi tentunya maka kami harus melakukannya. menyesuaikan kebijakan artinya stimulus dan dukungan yang datang dari fiskal dan moneter tentu akan disesuaikan tergantung pada percepatan dan kekuatan pemulihan ekonomi, tetapi kami sangat berharap dan optimis," kata dia.
Sebagai informasi, BLT tahun 2021 yang merupakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan. Selain itu, bantuan tunai juga mencakup BST sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui Pos Indonesia.
(nng)
Explore More