Potensi Rugikan Negara, KPK Diminta Bongkar Dugaan Mafia Vaksin
Kamis, 25 Maret 2021 - 19:19 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuntut KPK membongkar penyebab lambatnya distribusi vaksin di Indonesia. GMNI menduga adanya mafia vaksin yang berpotensi merugikan negara hingga memperlambat upaya vaksinasi.
Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi menyampaikan kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Ia menduga hal inilah yang membuat distribusi vaksin menjadi terhambat.
"Informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang," kata Imanuel dalam keterangan resmi, Kamis (25/3/2021).
Baca Juga: Kadin Catat 17.387 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong
Imanuel menyontohkan saat ini ada anak bangsa yang berjuang melawan Covid dengan ikut meneliti demi membuat vaksin yaitu vaksin nusantara. Namun, menurutnya justru terkesan dihambat dan dihalangi oleh BPOM. "Terkesan dihambat dan dihalang-halangi dengan tidak dikeluarkannya izin dari BPOM. Ini semakin menguatkan dugaan kita atas adanya permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM," ujar Imanuel.
Imanuel juga meminta pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi vaksin agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ia berharap tak ada hambatan distribusi pada masyarakat. "Distribusi vaksin terkesan berjalan lambat dan tidak merata. Seharusnya para pihak yang terlibat dalam distribusi vaksin ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin secara cepat, adil dan merata," harap Imanuel.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan mafia vaksin, GMNI berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Kamis (25/3). Koordinator aksi Alimun Nasrun menyampaikan pentingnya pendistribusian vaksin bagi para tenaga kesehatan. Ali membandingkan data pasien terjangkit Covid pada saat sebelum adanya vaksin dengan sesudah adanya vaksin.
Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi menyampaikan kepada KPK agar segera turun tangan membongkar dugaan adanya mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM. Ia menduga hal inilah yang membuat distribusi vaksin menjadi terhambat.
"Informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang," kata Imanuel dalam keterangan resmi, Kamis (25/3/2021).
Baca Juga: Kadin Catat 17.387 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong
Imanuel menyontohkan saat ini ada anak bangsa yang berjuang melawan Covid dengan ikut meneliti demi membuat vaksin yaitu vaksin nusantara. Namun, menurutnya justru terkesan dihambat dan dihalangi oleh BPOM. "Terkesan dihambat dan dihalang-halangi dengan tidak dikeluarkannya izin dari BPOM. Ini semakin menguatkan dugaan kita atas adanya permainan mafia vaksin di lingkaran petinggi BPOM," ujar Imanuel.
Imanuel juga meminta pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi vaksin agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ia berharap tak ada hambatan distribusi pada masyarakat. "Distribusi vaksin terkesan berjalan lambat dan tidak merata. Seharusnya para pihak yang terlibat dalam distribusi vaksin ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin secara cepat, adil dan merata," harap Imanuel.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan mafia vaksin, GMNI berunjuk rasa di depan gedung KPK pada Kamis (25/3). Koordinator aksi Alimun Nasrun menyampaikan pentingnya pendistribusian vaksin bagi para tenaga kesehatan. Ali membandingkan data pasien terjangkit Covid pada saat sebelum adanya vaksin dengan sesudah adanya vaksin.
Lihat Juga :
