Dua Anak Usaha Wilmar International Digugat di PN Jakarta Pusat
Jum'at, 26 Maret 2021 - 22:59 WIB
loading...
A
A
A
Secara rinci, Melky memaparkan kasus tersebut bermula ketika pada 2017 PT LPI mengalami kesulitan membayar utang kepada sejumlah kreditur, yakni Maybank, Mattsteph Holding, Emerging Asia Capital Partners (EACP) dan TAEL Group. Keseluruhan nilai utang tersebut mencapai sekitar Rp286,8 miliar.
Menurut pemaparan Melky, dalam situasi tersebut, Darwin Indigo yang merupakan Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, menawarkan kerja sama bisnis kepada Fara Luwia dalam rangka pengembangan usaha sekaligus membantu menyelesaikan utang-utang tadi.
Namun, lanjutnya, setelah kerja sama disepakati, pada kenyataannya selama proses uji tuntas hukum (due diligence) dan audit keuangan terhadap PT LPI, Fara Luwia tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberikan informasi apa pun. Belakangan baru diketahui bahwa utang-utang yang diciptakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih 100% saham PT LPI dan Fara Luwia harus terdepak dari perusahaan.
“Inilah salah satu dasar dan indikasi yang jelas bahwa para tergugat tidak punya iktikad baik dalam menjalin kerja sama bisnis di PT LPI. Para tergugat jelas-jelas menikam dari belakang klien kami yang tidak lain adalah partner bisnisnya,” tegas Melky.
Menurut dia, iktikad tidak baik juga terindikasi dari nilai valuasi 100% saham PT LPI yang tidak sesuai fakta, di mana tergugat menawarkan valuasi hanya sekitar Rp214,61 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dari pada hasil valuasi yang dilakukan oleh KJPP Areyanti Junita yang menyebut nilai pasar aset PT LPI mencapai Rp280,21 miliar.
“Lebih aneh lagi, ketika 100% saham PT LPI diambil alih oleh para tergugat, ternyata klien kami justru masih harus menanggung utang hingga Rp130,99 miliar yang harus dibayarkan kepada PT SNI. Ini kan aneh,” jelasnya.
Menurut pemaparan Melky, dalam situasi tersebut, Darwin Indigo yang merupakan Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, menawarkan kerja sama bisnis kepada Fara Luwia dalam rangka pengembangan usaha sekaligus membantu menyelesaikan utang-utang tadi.
Namun, lanjutnya, setelah kerja sama disepakati, pada kenyataannya selama proses uji tuntas hukum (due diligence) dan audit keuangan terhadap PT LPI, Fara Luwia tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberikan informasi apa pun. Belakangan baru diketahui bahwa utang-utang yang diciptakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih 100% saham PT LPI dan Fara Luwia harus terdepak dari perusahaan.
“Inilah salah satu dasar dan indikasi yang jelas bahwa para tergugat tidak punya iktikad baik dalam menjalin kerja sama bisnis di PT LPI. Para tergugat jelas-jelas menikam dari belakang klien kami yang tidak lain adalah partner bisnisnya,” tegas Melky.
Menurut dia, iktikad tidak baik juga terindikasi dari nilai valuasi 100% saham PT LPI yang tidak sesuai fakta, di mana tergugat menawarkan valuasi hanya sekitar Rp214,61 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dari pada hasil valuasi yang dilakukan oleh KJPP Areyanti Junita yang menyebut nilai pasar aset PT LPI mencapai Rp280,21 miliar.
“Lebih aneh lagi, ketika 100% saham PT LPI diambil alih oleh para tergugat, ternyata klien kami justru masih harus menanggung utang hingga Rp130,99 miliar yang harus dibayarkan kepada PT SNI. Ini kan aneh,” jelasnya.
Lihat Juga :
