Penyaluran Bansos Tunai Capai 98%, PT Pos Komitmen Dukung Pemulihan Ekonomi
loading...
Dirut PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rahmad Djoemadi mengatakan, bahwa Bantuan Sosial Tunai adalah sebuah instrumen penting memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dirut PT Pos Indonesia (Persero) , Faizal Rahmad Djoemadi mengatakan, bahwa Bantuan Sosial Tunai adalah sebuah instrumen penting memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. PT Pos Indonesia bukan hanya sekedar memberikan penawaran jasa untuk distribusi tetapi juga kerja sosial dan pelayan masyarakat.
“BST ini penting karena merupakan program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi kerakyatan. Kita memastikan 100 persen sampai ke tangan KPM. Tim satgas bekerja keras dalam memonitor penyaluran bantuan," kata Faizal.
Proses pendistribusian bantuan sosial yang panjang tentu menyita sumber daya dan menjadi tantangan tersendiri. PT Pos Indonesia (Persero) perlu melakukan perencanaan transisi dalam memprioritaskan proses penyaluran BST.
Ditekankan juga olehnya PT Pos Indonesia terus mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. "Kami mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional," pungkas Faizal.
Ia menuturkan, progres penyaluran bantuan sosial tunai pada tahun 2021 di tiga wilayah berjalan sesuai target. Wilayah pertama (Sumatera dan Jawa barat) sudah diberikan kepada 7,1 Juta KPM dari alokasi 7,2 penerima dengan total anggaran Rp2,1 Triliun.
Wilayah 2, (Kalimantan, Jawa Tengah, NTB dan NTT) yang menerima sudah mencapai 7,3 Juta orang dari 7,5 Juta penerima yang dialokasikan dengan nilai anggaran Rp2,2 Triliun. Dan wilayah 3 (Jawa Timur, Sulawesi dan Papua) sudah diberikan kepada 4,4 juta KPM dari 4,5 yang dialokasikan dengan total anggaran Rp1,3 Triliun.
“Progres penyaluran Bantuan Sosial Tunai selama tahun 2021 mencapai 98 persen di seluruh wilayah Indonesia. Target kita hingga April bisa tersalurkan 100 Persen," pungkas Faizal.
Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar USD49,6 miliar. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memanfaatkan momentum transformasi ekonomi.
“Pemerintah akan fokus memulihkan kepercayaan konsumen dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan vaksinasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp619,33 triliun,” kata Menko Airlangga dalam laman resmi Kemenko Perekonomian.
Alokasi dana tersebut mencakup program bantuan tunai sosial yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero).
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
“BST ini penting karena merupakan program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi kerakyatan. Kita memastikan 100 persen sampai ke tangan KPM. Tim satgas bekerja keras dalam memonitor penyaluran bantuan," kata Faizal.
Proses pendistribusian bantuan sosial yang panjang tentu menyita sumber daya dan menjadi tantangan tersendiri. PT Pos Indonesia (Persero) perlu melakukan perencanaan transisi dalam memprioritaskan proses penyaluran BST.
Ditekankan juga olehnya PT Pos Indonesia terus mendukung usaha percepatan pemulihan ekonomi, lebih cepat, lebih baik. "Kami mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat kembali ekonomi nasional," pungkas Faizal.
Ia menuturkan, progres penyaluran bantuan sosial tunai pada tahun 2021 di tiga wilayah berjalan sesuai target. Wilayah pertama (Sumatera dan Jawa barat) sudah diberikan kepada 7,1 Juta KPM dari alokasi 7,2 penerima dengan total anggaran Rp2,1 Triliun.
Wilayah 2, (Kalimantan, Jawa Tengah, NTB dan NTT) yang menerima sudah mencapai 7,3 Juta orang dari 7,5 Juta penerima yang dialokasikan dengan nilai anggaran Rp2,2 Triliun. Dan wilayah 3 (Jawa Timur, Sulawesi dan Papua) sudah diberikan kepada 4,4 juta KPM dari 4,5 yang dialokasikan dengan total anggaran Rp1,3 Triliun.
“Progres penyaluran Bantuan Sosial Tunai selama tahun 2021 mencapai 98 persen di seluruh wilayah Indonesia. Target kita hingga April bisa tersalurkan 100 Persen," pungkas Faizal.
Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp699,4 triliun atau sekitar USD49,6 miliar. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memanfaatkan momentum transformasi ekonomi.
“Pemerintah akan fokus memulihkan kepercayaan konsumen dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan vaksinasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp619,33 triliun,” kata Menko Airlangga dalam laman resmi Kemenko Perekonomian.
Alokasi dana tersebut mencakup program bantuan tunai sosial yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero).
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(akr)
Explore More