Pakar Hukum: Transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Jangan Menyisakan Masalah

Kalau pun daerah akan terlibat, maka harus melalui BUMD yang terbukti profesional dan menguntungkan. Sementara anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Riau, Abdul Wahid mengatakan, bahwa Chevron sudah mendapat banyak sekali dari penambangan minyak di Blok Rokan. Selama ini, seluruh aktivitasnya ditanggung negara melalui Cost Recovery. "Saya berharap, setelah kontrak selesai, ada legacy untuk Riau," ujarnya.

Warisan itu antara lain aset pembangkit PT MCTN yang diharapkan dapat dihibahkan ke Provinsi Riau. Harapan dilontarkan di tengah kabar MCTN akan menjual pembangkit tersebut. Bagi Wahid, penjualan pembangkit MCTN akan menambah masalah.

Sebab, sebelum ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya soal penggunaan lahan tempat pembangkit berdiri. Lahan itu milik negara. Namun, selama ini tidak ada keterangan soal sewa lahan untuk MCTN. Setidaknya karena tidak ada bukti pendapatan negara dari hasil sewa lahan MCTN. "Ini akan kami dalami ke SKK Migas," ujarnya.

Persoalan itu serius karena selama 20 tahun aset negara digunakan tanpa kejelasan. "Saya heran, kenapa persoalan itu tidak menjadi temuan di BPK," ujarnya.

Baca Juga: Perlu Teknologi Terkini Agar Produksi Blok Rokan Tidak Turun