Kementerian Investasi Beri Kepastian Investor, HIPMI: Ide Bapak Jokowi Tepat

JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI ) Mardani H. Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor . Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

"Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/4/2021).



Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien. "Saya pikir rencana Bapak Jokowi harus kita dukung," ucapnya.

Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah. Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

"Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi," ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, setelah menjadi Kementerian Investasi, BKPM bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

"Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai 100 persen," tuturnya.

Maming menjelaskan, bahwa poin yang diapresiasi pengusaha adalah Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor. Artinya, aktif melakukan pendampingan kepada investor. Mereka akan didampingi seperti apa, problemnya dari mana? Afirmatif seperti itu yang dibutuhkan dunia usaha.

"Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost flow," pungkasnya.

Selain itu, Maming menilai, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Maming, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

"Bang Bahlil memiliki jaringan luas dan ahli dalam menyelesaikan masalah yg terhambat. Kriteria itu penting untuk menggaet para investor berinvestasi atau menanamkan modalnya ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Kemudian, menurutnya sosok yang bisa menduduki kursi menteri tersebut pastinya merupakan seseorang yang profesional atau ahli di bidang tersebut. Selain ahli, calon menteri tersebut juga harus bisa memimpin dan berorganisasi.

"Jika hanya ahli saja namun tidak bisa memimpin, maka dia memprediksi kementerian tersebut akan kacau-balau. Latar belakang organisatoris itu sangat penting untuk memimpin kementerian, bukan hanya bisa me-manage kementerian itu, tapi harus jadi lokomotif perubahan di kementeriannya," ucapnya.



Ia menambahkan, adapun prestasi BKPM selama dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, salah satunya yaitu kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus dilakukan. Dengan mengetahui potensi dan eksekusi investasi yang tepat di berbagai daerah, tentunya akan menjaga stabilitas untuk mampu mengembalikan pemulihan ekonomi nasional.

"Harus kita akui bersama bahwa kebijakan daerah, pelayanan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan dinas terkait di daerah benar-benar mampu memberikan sebuah indikasi positif dan kepuasan investor. Semoga prestasi ini terus meningkat dan dapat diikuti oleh berbagai daerah lainnya. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah seharusnya mampu bersinergi dalam upaya membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia," ungkapnya.