Hulu Migas Butuh Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan
Sabtu, 17 April 2021 - 13:30 WIB
loading...
A
A
A
SKK Migas telah menjadikan percepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu pilar dalam transformasi hulu migas. Melalui layanan one door service policy (ODSP) yang diluncurkan pada Januari 2020, SKK Migas berhasil mempercepat layanan rekomendasi di SKK Migas dari 14 hari menjadi rata-rata 3,2 hari dan ditahun 2021 ditargetkan dapat meningkat menjadi 3 hari.
Lebih lanjut Taslim mengatakan, dampak dari country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif yang pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara. UU Cipta Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya ditingkat kementerian.
"Untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di Tanah Air, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah," ujarnya.
SKK Migas dan KKKS menurutnya terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Saka Kemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak ditemukannya potensi migas di struktur Kaliberau Dalam di tahun 2019. Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal IV/2023.
Baca Juga: Terungkap, Kapal Induk Type 003 China Nyaris Sebanding Kapal Induk Terbaru AS
Lebih lanjut Taslim mengatakan, dampak dari country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif yang pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara. UU Cipta Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya ditingkat kementerian.
"Untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di Tanah Air, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah," ujarnya.
SKK Migas dan KKKS menurutnya terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Saka Kemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak ditemukannya potensi migas di struktur Kaliberau Dalam di tahun 2019. Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal IV/2023.
Baca Juga: Terungkap, Kapal Induk Type 003 China Nyaris Sebanding Kapal Induk Terbaru AS
Lihat Juga :
