Sandiaga Uno Yakinkan Pariwisata Bukan Bagian dari Masalah
Senin, 19 April 2021 - 10:51 WIB
loading...
Menparekraf Sandiaga Uno. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan melarang kegiatan mudik lebaran tahun ini yang efektif berlaku pada 6-17 Mei 2021. Ketika mudik lebaran dilarang, pemerintah justru memperbolehkan tempat-tempat wisata dibuka. Harapannya masyarakat yang tidak mudik dapat menikmati wahana wisata tanpa perlu pulang kampung.
Kebijakan membuka pariwisata kali ini memang diaggap kontradiktif oleh sebagian orang karena rasanya bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang lain, terutama larangan mudik.
“Kebijakan untuk meniadakan mudik diambil karena kita ingin mengurangi angka Covid-19 dalam bingkai PPKM skala mikro. Nah di dalam PPKM skala mikro tentunya mengacu kepada kebijakan dari pemerintah daerah setempat bagaimana dalam mengatur kegiatan masyarakat," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Senin (19/4/2021).
Baca juga: Tak Efektif, Larangan Mudik Hanya Mempan pada Kalangan Ini Saja
Menparekraf meyakini bahwa pariwisata bukanlah bagian dari masalah, justru bagian daripada solusi untuk keluar dari pandemi. Pasalnya, pada pembukaan sektor pariwisata yang akan dijalankan nanti juga harus memenuhi unsur CHSE, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yaitu harus memakai makser, menjaga jarak, dan harus ada tempat untuk mencuci tangan.
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim yang berencana tidak membuka semua destinasi wisata selama masa lebaran. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, amat sulit mengendalikan protokol kesehatan terhadap wisatawan.
Baca juga: Kepri Terima Wisman Lebih Cepat dari Bali, PLN Batam Apresiasi Menteri Sandi
"Pengalaman tahun baru dan lebaran tahun lalu, berbaur wisatawan domestik dan luar banten itu mereka berkumpul, agak sulit kita menata protokol kesehatan. Seminggu setelah aktivitas wisata itu, kasus Covid-19 naik tajam," ujar Wahidin.
Kebijakan membuka pariwisata kali ini memang diaggap kontradiktif oleh sebagian orang karena rasanya bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang lain, terutama larangan mudik.
“Kebijakan untuk meniadakan mudik diambil karena kita ingin mengurangi angka Covid-19 dalam bingkai PPKM skala mikro. Nah di dalam PPKM skala mikro tentunya mengacu kepada kebijakan dari pemerintah daerah setempat bagaimana dalam mengatur kegiatan masyarakat," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Senin (19/4/2021).
Baca juga: Tak Efektif, Larangan Mudik Hanya Mempan pada Kalangan Ini Saja
Menparekraf meyakini bahwa pariwisata bukanlah bagian dari masalah, justru bagian daripada solusi untuk keluar dari pandemi. Pasalnya, pada pembukaan sektor pariwisata yang akan dijalankan nanti juga harus memenuhi unsur CHSE, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) yaitu harus memakai makser, menjaga jarak, dan harus ada tempat untuk mencuci tangan.
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim yang berencana tidak membuka semua destinasi wisata selama masa lebaran. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, amat sulit mengendalikan protokol kesehatan terhadap wisatawan.
Baca juga: Kepri Terima Wisman Lebih Cepat dari Bali, PLN Batam Apresiasi Menteri Sandi
"Pengalaman tahun baru dan lebaran tahun lalu, berbaur wisatawan domestik dan luar banten itu mereka berkumpul, agak sulit kita menata protokol kesehatan. Seminggu setelah aktivitas wisata itu, kasus Covid-19 naik tajam," ujar Wahidin.
(ind)
Lihat Juga :
