Reshuffle Kabinet jilid II, Misbakhun Sebut Profesional Tak Mampu Terjemahkan Tujuan Jokowi
Rabu, 21 April 2021 - 19:46 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle jilid II dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satu poin yang disoroti ihwal latar belakang calon menteri.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyoroti, usulan sejumlah pihak yang menilai calon menteri untuk mengisi tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju haruslah dari kalangan profesional. Secara tegas dia menyebut usulan itu tidak tepat.
Anggota legislatif dari fraksi partai Golkar itu memahami bahwa posisi menteri bukan posisi akademis, melainkan posisi politis. Dengan begitu, nama-nama yang diangkat Jokowi untuk mengisi kursi kabinet haruslah berasal dari partai politik (parpol).
( Baca juga: Arcandra Tahar: PGN Dapat Optimalkan Kebutuhan LNG Dunia yang Terus Membesar )
"Reshuffle tahap pertama kemarin yang lebih kepada unsur parpol, terus kemudian (perombakan jilid II) dari akademisi. Apakah akademisi juga akan memberikan jaminan? Karena apa, posisi menteri bukan posisi akademik, tapi posisi politis," ujar dia dalam Webinar, Rabu (21/4/2021).
Menteri merupakan ujung tombak Presiden dan Wakil Presiden untuk menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi negara. Dalam aspek implementasi, visi Presiden harus dikemas dalam program nyata yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Bahkan, seorang menteri mampu mengemas tujuan itu dalam bahasa yang sederhana atau muda dipahami rakyat.
Perkaranya, kalangan profesional dinilai tidak mampu menerjemahkan tujuan Kepala Negara. Bahkan, cenderung masih mengedepankan dirinya sendiri. Dia mencontohkan, program-program yang dijalankan selama ini terkesan merupakan program kementerian yang berasal dari menteri itu sendiri.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyoroti, usulan sejumlah pihak yang menilai calon menteri untuk mengisi tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju haruslah dari kalangan profesional. Secara tegas dia menyebut usulan itu tidak tepat.
Anggota legislatif dari fraksi partai Golkar itu memahami bahwa posisi menteri bukan posisi akademis, melainkan posisi politis. Dengan begitu, nama-nama yang diangkat Jokowi untuk mengisi kursi kabinet haruslah berasal dari partai politik (parpol).
( Baca juga: Arcandra Tahar: PGN Dapat Optimalkan Kebutuhan LNG Dunia yang Terus Membesar )
"Reshuffle tahap pertama kemarin yang lebih kepada unsur parpol, terus kemudian (perombakan jilid II) dari akademisi. Apakah akademisi juga akan memberikan jaminan? Karena apa, posisi menteri bukan posisi akademik, tapi posisi politis," ujar dia dalam Webinar, Rabu (21/4/2021).
Menteri merupakan ujung tombak Presiden dan Wakil Presiden untuk menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi negara. Dalam aspek implementasi, visi Presiden harus dikemas dalam program nyata yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Bahkan, seorang menteri mampu mengemas tujuan itu dalam bahasa yang sederhana atau muda dipahami rakyat.
Perkaranya, kalangan profesional dinilai tidak mampu menerjemahkan tujuan Kepala Negara. Bahkan, cenderung masih mengedepankan dirinya sendiri. Dia mencontohkan, program-program yang dijalankan selama ini terkesan merupakan program kementerian yang berasal dari menteri itu sendiri.
Lihat Juga :
