Bank Mau Bebas dari Bayar Premi Penjaminan? Nih Syarat dari LPS

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pihaknya masih mengkaji wacana bebas premi penjaminan . Namun pada dasarnya ruang untuk melaksanakan kebijakan tersebut terbuka.

“Perubahan tingkat premi akan dikonsultasikan dengan DPR. Pertimbangan kami, kalau itu bisa berdampak positif bagi perbankan , dan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat, maka hal itu layak kita tempuh,” ujar Purbaya di Jakarta (21/04/2021).

Baca juga:Premi Penjaminan Diminta Dihapus, LPS: Bank Jangan Taruh (Duit) di BI Saja

Tetapi menurutnya ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Antara lain bank harus lebih aktif menyalurkan kredit.

“Syaratnya, dana di perbankan tadi benar-benar disalurkan dalam bentuk kredit dan tidak disimpan kembali di BI. Jadi hal itu dahulu yang saat ini kita cermati, apakah perbankan sudah agresif menyalurkan kredit? Jika perbankan sudah mulai proaktif menyalurkan kreditnya dan sudah mulai mengurangi penempatan dana di BI, maka kami pun akan dengan agresif mengejar kebijakan tersebut,” jelasnya.

Saat ditanyakan apakah kebijakan itu apabila nantinya diterapkan akan berpengaruh bagi kinerja LPS, ia menyatakan dalam ruang lingkup yang lebih luas, kebijakan itu dinilai tidak akan berpengaruh. Bahkan menurutnya apabila LPS dapat membantu industri perbankan, maka hal ini akan mengurangi kemungkinan beban resolusi bagi LPS di masa depan.

Menurutnya saat ini pertumbuhan kredit masih negatif, para pelaku usaha belum merasakan penurunan bunga yang cukup signifikan walaupun bunga deposito sudah turun.

Ia mengatakan pemerintah juga akan selalu berusaha untuk terus menumbuhkan optimisme kepada pasar, agar para pelaku bisnis berani mengambil resiko untuk meminjam kembali kepada perbankan.

Menurut Purbaya, saat ini kinerja LPS masih cukup baik, mengingat kondisi yang juga relatif normal. Aset LPS pun terus mengalami kenaikan.

“Total aset dan total investasi LPS terus mengalami peningkatan. Per Maret 2021, total aset LPS mencapai Rp148,96 triliun. Dan tahun ini kita perkirakan apabila tidak ada sesuatu yang istimewa atau perubahan yang sifatnya material, total aset dan cadangan penjaminan LPS diproyeksikan meningkat menjadi Rp160,18 triliun,” katanya.