Soal Modernisasi Alutsista, Ekonom: Perlindungan Sosial Jadi Prioritas di Saat Pandemi
loading...
Kapal Selam Alugoro yang juga dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala-402. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Terkait musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkap pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Pemerintah berada dalam posisi dilematis karena dihadapkan pada pilihan antara pembangunan infrastruktur, kesejateraan masyarakat, ataukah menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara dengan modernisasi alutsista TNI.
Baca juga: Nanggala 402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Dapat Sorotan Publik
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus bersifat kontekstual. Artinya, didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Di saat pertumbuhan ekonomi nasional tercatat normal atau membaik, maka anggaran alutsista dinilai perlu ditingkatkan pemerintah. Namun, Indonesia kini dalam situasi pandemi, maka langkah prioritas pemerintah dalam aspek pemuliham tetap dikedepankan.
"Memang perlu kontekstual. Dalam situasi pertumbuhan ekonomi normal anggaran pertahanan dan keamanan bisa ditingkatkan. Tapi dalam situasi pandemi, perlu ada prioritas, khususnya ke bidang kesehatan dan perlindungan sosial," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/4/2021).
Upaya perlindungan sosial memang dilakukan oleh otoritas di sejumlah negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Langkah itu dinilai penting untuk meredam gejolak di tengah masyarakat. Sebab, ketimpangan sosial berpotensi menciptakan tindakan anarkisme hingga isu sara.
"Ini potensi terjadi kerusuhan dan tindakan kriminal, bahkan isu sara yang berakar pada ketimpangan sosial. Kalau orang miskinnya banyak, ya negara rentan juga oleh intervensi asing yang berakibat fatal pada sisi pertahanan dan keamanan nasional," kata dia.
Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, MTI: Perhitungannya Kurang Cermat
Karenanya, pemerintah dipandang perlu untuk menekan skala prioritas dalam kondisi pandemi saat ini. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 harus didahulukan.
"Kuncinya ada di prioritas berdasarkan kontekstual. Jadi tidak perlu seakan zero sum game antara pilih kesejahteraan dan pertahanan negara," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakam, investasi alutsista di bidang pertahanan cukup mahal. Hal ini yang menyebabkan pemerintah dilema karena harus memiluh antara kesejahteraan atau menjaga pertahanan negara.
Pemerintah berada dalam posisi dilematis karena dihadapkan pada pilihan antara pembangunan infrastruktur, kesejateraan masyarakat, ataukah menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara dengan modernisasi alutsista TNI.
Baca juga: Nanggala 402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Dapat Sorotan Publik
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus bersifat kontekstual. Artinya, didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Di saat pertumbuhan ekonomi nasional tercatat normal atau membaik, maka anggaran alutsista dinilai perlu ditingkatkan pemerintah. Namun, Indonesia kini dalam situasi pandemi, maka langkah prioritas pemerintah dalam aspek pemuliham tetap dikedepankan.
"Memang perlu kontekstual. Dalam situasi pertumbuhan ekonomi normal anggaran pertahanan dan keamanan bisa ditingkatkan. Tapi dalam situasi pandemi, perlu ada prioritas, khususnya ke bidang kesehatan dan perlindungan sosial," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/4/2021).
Upaya perlindungan sosial memang dilakukan oleh otoritas di sejumlah negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Langkah itu dinilai penting untuk meredam gejolak di tengah masyarakat. Sebab, ketimpangan sosial berpotensi menciptakan tindakan anarkisme hingga isu sara.
"Ini potensi terjadi kerusuhan dan tindakan kriminal, bahkan isu sara yang berakar pada ketimpangan sosial. Kalau orang miskinnya banyak, ya negara rentan juga oleh intervensi asing yang berakibat fatal pada sisi pertahanan dan keamanan nasional," kata dia.
Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, MTI: Perhitungannya Kurang Cermat
Karenanya, pemerintah dipandang perlu untuk menekan skala prioritas dalam kondisi pandemi saat ini. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 harus didahulukan.
"Kuncinya ada di prioritas berdasarkan kontekstual. Jadi tidak perlu seakan zero sum game antara pilih kesejahteraan dan pertahanan negara," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakam, investasi alutsista di bidang pertahanan cukup mahal. Hal ini yang menyebabkan pemerintah dilema karena harus memiluh antara kesejahteraan atau menjaga pertahanan negara.
(uka)
Lihat Juga :
