Rehabilitasi Mangrove Berkontribusi Tingkatkan Kualitas Perekonomian
Senin, 26 April 2021 - 23:26 WIB
loading...
Foto Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM) menyatakan rehalibitasi mangrove membutuhkan dukungan seluruh pihak, pasalnya rehabilitasi mangrove bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM) Hartono saat berada di Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangkaian akhir kunjungan kerja dan roadshow di tiga provinsi.
Baca Juga : Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi
Menurutnya peran provinsi Kepulauan Riau dalam rehabilitasi mangrove cukup signifikan. Itu sebabnya Kepala BRGM melakukan kooordinasi, konsolidasi sebelum kegiatan di tapak dilakukan, dan secara simbolis melakukan penanaman bersama masyarakat.
BRGM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020, dengan salah satu tugas melakukan percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
Dari total sebaran luasan mangrove di Indonesia seluas 3.311.207 hektar, sebaran luasan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 69.042 hektar, baik yang masih dalam kondisi baik maupun kritis.
Hartono berharap rehabilitasi mangrove ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam melakukan upaya-upaya rehabilitasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Pandemi Mendorong Transformasi Menuju Ekonomi Hijau
Lahan mangrove yang akan direhabilitasi adalah mangrove kritis yang kondisinya beragam, ada yang merupakan areal tambak/bekas tambak, habitat mangrove terabrasi, serta tanah timbul atau kosong.
“Rehabilitasi ekosistem mangrove mutlak harus jadi perhatian bersama, perlu sinergi antar institusi pemerintah dan antar pemangku kepentingan. Rehabilitasi mangrove juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat,” kata Hartono di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Untuk tahun 2021, di Provinsi Kepulauan Riau, BRGM akan fokus pada area kelola yang sudah disusun PDASHL yaitu di Sei Jang Duriangkang seluas 4.617 hektar. Sampai sejauh ini ada 6 kelompok masyarakat di Bintan dan Kepulauan Riau yang berpotensi untuk terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan yang bernilai tinggi dalam menyediakan sumber daya ekologi, hayati, penyerap karbon dan jasa wisata,” pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM) Hartono saat berada di Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangkaian akhir kunjungan kerja dan roadshow di tiga provinsi.
Baca Juga : Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi
Menurutnya peran provinsi Kepulauan Riau dalam rehabilitasi mangrove cukup signifikan. Itu sebabnya Kepala BRGM melakukan kooordinasi, konsolidasi sebelum kegiatan di tapak dilakukan, dan secara simbolis melakukan penanaman bersama masyarakat.
BRGM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020, dengan salah satu tugas melakukan percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
Dari total sebaran luasan mangrove di Indonesia seluas 3.311.207 hektar, sebaran luasan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 69.042 hektar, baik yang masih dalam kondisi baik maupun kritis.
Hartono berharap rehabilitasi mangrove ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam melakukan upaya-upaya rehabilitasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Pandemi Mendorong Transformasi Menuju Ekonomi Hijau
Lahan mangrove yang akan direhabilitasi adalah mangrove kritis yang kondisinya beragam, ada yang merupakan areal tambak/bekas tambak, habitat mangrove terabrasi, serta tanah timbul atau kosong.
“Rehabilitasi ekosistem mangrove mutlak harus jadi perhatian bersama, perlu sinergi antar institusi pemerintah dan antar pemangku kepentingan. Rehabilitasi mangrove juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat,” kata Hartono di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Untuk tahun 2021, di Provinsi Kepulauan Riau, BRGM akan fokus pada area kelola yang sudah disusun PDASHL yaitu di Sei Jang Duriangkang seluas 4.617 hektar. Sampai sejauh ini ada 6 kelompok masyarakat di Bintan dan Kepulauan Riau yang berpotensi untuk terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan yang bernilai tinggi dalam menyediakan sumber daya ekologi, hayati, penyerap karbon dan jasa wisata,” pungkasnya.
(dar)
Lihat Juga :
