Perang Dingin, China Bekukan Dialog Ekonomi dengan Australia
Kamis, 06 Mei 2021 - 11:34 WIB
loading...
China akhirnya membekukan jalur utama dialog ekonomi antarnegara dengan Australia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah China telah mengumumkan penangguhan tanpa batas waktu semua kegiatan di bawah Dialog Ekonomi Strategis China-Australia - pembekuan formal pertama dari mekanisme diplomatik sejak hubungan antara kedua negara memburuk.
Badan perencana utama China, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tanggapan atas tindakan pemerintah Australia . Keputusan ini juga berlaku sesegera mungkin.
Baca Juga: UE Ungkap Rencana Lepaskan Ketergantungan Terhadap China
Beijing menuduh Australia melakukan "serangkaian tindakan untuk mengganggu pertukaran normal dan kerja sama" dan mengatakan pemerintah Persemakmuran memiliki pola pikir "Perang Dingin" dan mempraktikkan "diskriminasi ideologis" terhadap negara itu.
Komunikasi tingkat tinggi kementerian telah dibekukan oleh pemerintah China. Langkah terbaru ini dilakukan setelah pemerintahan Morrison bulan lalu membatalkan perjanjian Belt and Road antara China dan negara bagian Victoria.
"Baru-baru ini, beberapa pejabat Pemerintah Persemakmuran Australia meluncurkan serangkaian tindakan untuk mengganggu pertukaran normal dan kerja sama antara China dan Australia karena pola pikir Perang Dingin dan diskriminasi ideologis," ungkap NDRC dalam sebuah pernyataan mengenai keputusan tersebut, seperti dikutip ABCNews, Kamis (6/5/2021).
Baca Juga: Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat Provinsi Meepago Nabire Kembali ke NKRI Diikuti Simpatisannya
Hubungan antara China dan Australia memburuk tahun lalu setelah Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul pandemi Covid-19, yang mendorong aksi pembalasan di sektor perdagangan dari Beijing.
Awal pekan ini, pemerintah federal meminta nasihat keamanan baru tentang apakah sewa kontroversial Pelabuhan Darwin kepada perusahaan milik China harus dibatalkan. Pelabuhan tersebut telah disewakan oleh Landbridge sejak 2015, memicu kekhawatiran terkait keamanan dari perjanjian senilai 500 juta dolar Australia tersebut. Baik oposisi federal dan beberapa pendukung pemerintah menyatakan kesepakatan itu seharusnya tidak pernah disetujui.
Badan perencana utama China, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tanggapan atas tindakan pemerintah Australia . Keputusan ini juga berlaku sesegera mungkin.
Baca Juga: UE Ungkap Rencana Lepaskan Ketergantungan Terhadap China
Beijing menuduh Australia melakukan "serangkaian tindakan untuk mengganggu pertukaran normal dan kerja sama" dan mengatakan pemerintah Persemakmuran memiliki pola pikir "Perang Dingin" dan mempraktikkan "diskriminasi ideologis" terhadap negara itu.
Komunikasi tingkat tinggi kementerian telah dibekukan oleh pemerintah China. Langkah terbaru ini dilakukan setelah pemerintahan Morrison bulan lalu membatalkan perjanjian Belt and Road antara China dan negara bagian Victoria.
"Baru-baru ini, beberapa pejabat Pemerintah Persemakmuran Australia meluncurkan serangkaian tindakan untuk mengganggu pertukaran normal dan kerja sama antara China dan Australia karena pola pikir Perang Dingin dan diskriminasi ideologis," ungkap NDRC dalam sebuah pernyataan mengenai keputusan tersebut, seperti dikutip ABCNews, Kamis (6/5/2021).
Baca Juga: Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat Provinsi Meepago Nabire Kembali ke NKRI Diikuti Simpatisannya
Hubungan antara China dan Australia memburuk tahun lalu setelah Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul pandemi Covid-19, yang mendorong aksi pembalasan di sektor perdagangan dari Beijing.
Awal pekan ini, pemerintah federal meminta nasihat keamanan baru tentang apakah sewa kontroversial Pelabuhan Darwin kepada perusahaan milik China harus dibatalkan. Pelabuhan tersebut telah disewakan oleh Landbridge sejak 2015, memicu kekhawatiran terkait keamanan dari perjanjian senilai 500 juta dolar Australia tersebut. Baik oposisi federal dan beberapa pendukung pemerintah menyatakan kesepakatan itu seharusnya tidak pernah disetujui.
(fai)
Lihat Juga :
