THR ASN Disunat, Pengamat: Ada Masalah Tata Kelola
Sabtu, 08 Mei 2021 - 12:15 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah memangkas komponen tunjangan kinerja (tukin) pada Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 memicu kekecewaan para aparatur sipil negara (ASN) .
Ekonom Senior Fadhil Hasan mengatakan, kekecewaan bertambah lantaran adanya perbedaan tata kelola THR ASN tersebut. Tidak seragamnya besaran THR ASN berujung pada kekecewaan dan protes melalui petisi kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
Menurut Fadhil, kekecewaan pertama adalah tidak masuknya tunjangan kinerja dalam THR dan yang kedua adalah tidak meratanya besaran rumusan THR antara satu Direktorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal lainnya.
“Struktur tukin ASN berbeda dengan pegawai swasta di mana tukin PNS jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji pokok beserta tunjangan melekat. Bila dihitung THR 2021 maka THR ASN mengalami penurunan 40% hingga 42% dari THR 2019. Perbandingan antara THR mencakup tukin dan tanpa tukin sangat signifikan. Angkanya, mencapai 70%," kata dia melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).
Baca juga: 'Nikmatnya' Jadi ASN Saat Ini: THR Tak Sesuai Harapan, Dilarang pula Mudik dan Cuti
Fadhil melanjutkan, beberapa instansi dalam Kementerian Keuangan memiliki skema sendiri terutama terkait Indeks Prestasi Kerja (IPK) yang besarannya bisa mencapai 2-3 kali gaji pokok.
Misalnya, Bea Cukai memiliki skema yang diatur Nomor PER-43/BC/2016 Tentang tata cara pembagian penggunaan insentif atas capaian kinerja di bidang cukai bertanggal 16 Desember 2016.
"Aturan tersebut menyebabkan kekecewaan lebih lanjut terutama di kalangan pegawai di luar Dirjen Bea Cukai karena pembagian IPK-nya berdekatan dengan pembagian THR sehingga seolah-olah DBC mendapatkan lebih besar dibandingkan direktorat lainnya," paparnya.
Baca juga: Dapat THR, Korpri Ajak ASN Bersedekah dan Jangan Meminta Lebih
Menurut dia, THR selama ini menjadi instrumen yang cukup efektif dalam mendorong konsumsi dan distribusi kesejahteraan antara kelompok masyarakat. Dengan pemotongan THR ASN dan masih banyaknya persoalan dalam perusahaan swasta yang belum bisa memenuhi hak THR, Fadhil memperkirakan dampak dari THR tahun ini tidak akan efektif dalam mendorong konsumsi dan pemerataan kesejahteraan.
"Padahal konsumsi merupakan komponen terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang diusahakan tumbuh 7% pada triwulan II/2021," tukasnya.
Pakar Kebijakan Publik Narasi Insitute Achmad Nur Hidayat (ANH) berharap pemerintah segera mengakhiri perbedaan perhitungan indeks prestasi kerja diantara direktorat dengan perhitungan yang lebih seragam. Dengan begitu, tidak ada lagi anggapan bahwa satu direktorat dikasihi dan direktorat lain dimarginalkan oleh pemerintah.
Baca juga: Larangan Mudik Gairahkan Ekonomi DKI, Perputaran Uang Bisa Lampaui Rp1,25 T Saat Libur Lebaran
"Saat ini pemerintah sedang menunjukan inkonsistensi yang luar biasa. Di satu sisi pemerintah mendorong swasta untuk bisa memenuhi THR para karyawan karena memang itu hak dari karyawan itu sendiri. Di sisi lain pemerintah sendiri tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya dan hak dari para ASN itu sendiri," cetusnya.
Ekonom Senior Fadhil Hasan mengatakan, kekecewaan bertambah lantaran adanya perbedaan tata kelola THR ASN tersebut. Tidak seragamnya besaran THR ASN berujung pada kekecewaan dan protes melalui petisi kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
Menurut Fadhil, kekecewaan pertama adalah tidak masuknya tunjangan kinerja dalam THR dan yang kedua adalah tidak meratanya besaran rumusan THR antara satu Direktorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal lainnya.
“Struktur tukin ASN berbeda dengan pegawai swasta di mana tukin PNS jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji pokok beserta tunjangan melekat. Bila dihitung THR 2021 maka THR ASN mengalami penurunan 40% hingga 42% dari THR 2019. Perbandingan antara THR mencakup tukin dan tanpa tukin sangat signifikan. Angkanya, mencapai 70%," kata dia melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).
Baca juga: 'Nikmatnya' Jadi ASN Saat Ini: THR Tak Sesuai Harapan, Dilarang pula Mudik dan Cuti
Fadhil melanjutkan, beberapa instansi dalam Kementerian Keuangan memiliki skema sendiri terutama terkait Indeks Prestasi Kerja (IPK) yang besarannya bisa mencapai 2-3 kali gaji pokok.
Misalnya, Bea Cukai memiliki skema yang diatur Nomor PER-43/BC/2016 Tentang tata cara pembagian penggunaan insentif atas capaian kinerja di bidang cukai bertanggal 16 Desember 2016.
"Aturan tersebut menyebabkan kekecewaan lebih lanjut terutama di kalangan pegawai di luar Dirjen Bea Cukai karena pembagian IPK-nya berdekatan dengan pembagian THR sehingga seolah-olah DBC mendapatkan lebih besar dibandingkan direktorat lainnya," paparnya.
Baca juga: Dapat THR, Korpri Ajak ASN Bersedekah dan Jangan Meminta Lebih
Menurut dia, THR selama ini menjadi instrumen yang cukup efektif dalam mendorong konsumsi dan distribusi kesejahteraan antara kelompok masyarakat. Dengan pemotongan THR ASN dan masih banyaknya persoalan dalam perusahaan swasta yang belum bisa memenuhi hak THR, Fadhil memperkirakan dampak dari THR tahun ini tidak akan efektif dalam mendorong konsumsi dan pemerataan kesejahteraan.
"Padahal konsumsi merupakan komponen terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang diusahakan tumbuh 7% pada triwulan II/2021," tukasnya.
Pakar Kebijakan Publik Narasi Insitute Achmad Nur Hidayat (ANH) berharap pemerintah segera mengakhiri perbedaan perhitungan indeks prestasi kerja diantara direktorat dengan perhitungan yang lebih seragam. Dengan begitu, tidak ada lagi anggapan bahwa satu direktorat dikasihi dan direktorat lain dimarginalkan oleh pemerintah.
Baca juga: Larangan Mudik Gairahkan Ekonomi DKI, Perputaran Uang Bisa Lampaui Rp1,25 T Saat Libur Lebaran
"Saat ini pemerintah sedang menunjukan inkonsistensi yang luar biasa. Di satu sisi pemerintah mendorong swasta untuk bisa memenuhi THR para karyawan karena memang itu hak dari karyawan itu sendiri. Di sisi lain pemerintah sendiri tidak memenuhi sepenuhnya kewajibannya dan hak dari para ASN itu sendiri," cetusnya.
(ind)
Lihat Juga :
