Mulai dari Perusahaan Konstruksi, Bank, hingga Migas Dilaporkan Soal THR
Senin, 10 Mei 2021 - 08:26 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap, selama kurun waktu 20 April hingga 7 Mei 2021, jumlah pengaduan tunjangan hari raya (THR) yang masuk ke Posko THR mencapai 1.860 laporan. Jumlah tersebut terdiri dari 684 konsultasi THR dan 1,176 pengaduan THR.
“Saat ini kita masih terus memilah dan mensortir kelengkapan setiap data pengaduan yang masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, dikutip Senin (10/5/2021).
Baca juga:Jelang Lebaran, IHSG Dibayang-bayangi Pelemahan
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021. Di antaranya adalah konstruksi, ritel, jasa keuangan dan perbankan, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan, dan minuman, dll.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
“Saat ini kita masih terus memilah dan mensortir kelengkapan setiap data pengaduan yang masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, dikutip Senin (10/5/2021).
Baca juga:Jelang Lebaran, IHSG Dibayang-bayangi Pelemahan
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021. Di antaranya adalah konstruksi, ritel, jasa keuangan dan perbankan, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan, dan minuman, dll.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Lihat Juga :
