Utang Lapindo Terus Menggunung, Pemerintah Didesak untuk Menagihnya

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendesak pemerintah untuk terus menagih piutang kepada PT Minarak Lapindo Jaya terkait kasus lumpur Lapindo yang saat ini terus menggunung jumlahnya.

Menurut dia kewajiban pembayaran utang tersebut seharusnya sudah diselesaikan perusahaan sejak 2019 lalu. “Itu (utang) kan kewajiban yang sudah jatuh tempo, seharusnya itu sudah lunas tahun 2019 karena waktu 2015 itu kan kita menyetujui (pemberian dana talangan),” kata Andreas saat dihubungi, Sabtu (14/5/2021).

(Baca juga:Utang Berikut Denda Lapindo Rp1,91 Triliun, Indef: Cukup Fair kalau Pemerintah Menagih Itu)

Diketahui, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp773,8 miliar.

Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1.000 per hari dari nilai pinjaman. “Karena itu kemudian ada denda yang disampaikan kalau engga salah itu 1/1000 per hari. (Denda) itu supaya meyakinkan (bahwa) dana talangan dapat kembali,” ucap Andreas.

(Baca juga:Melawan Lupa! Utang Lapindo Rp773 Miliar ke Negara Belum Lunas)

Andreas bilang total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp1,91 triliun yang segera dibayarkan. “Jadi yah kewajiban itu harus diselesaikan oleh Lapindo. Ada audit BPK juga Rp1,9 triliun sekarang tinggal mereka melakukan pelunasan dengan tunai,” ucapnya.

Jika Lapindo tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai, pihaknya mendesak agar aset-aset yang dimiliki oleh Lapindo bisa diambil oleh pemerintah sesuai dengan nilai utang yang dimiliki.

(Baca juga:Bertahun-tahun Terdampak Lumpur Lapindo, 3 Desa di Sidoarjo Dilebur)

“Tapi kalau tidak bisa itu bisa dilakukan dengan aset dan harus dilakukan valuasi. Yang jelas itu uang negara, sifatnya dana talangan dan sesuai perjanjian harus dilunasi dan pemerintah harus menagih,” katanya.

Dalih kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi kata politisi PDIP Perjuangan ini tidak bisa digunakan karena proses peminjaman dana talangan tersebut dilakukan sebelum pandemi Covid-19.

(Baca juga:Basuki Minta Tambahan Rp1,5 T ke Sri Mulyani untuk Ganti Rugi Lumpur Lapindo)

“Dana talangan itu kan dilakukan sebelum ada pandemi, jatuh temponya pun 2019 dengan cara dicicil selama empat kali. Waktu itu dicicil empat kali sesuai kemampuan arus kasnya dari Lapindo,” paparnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah bahwa utang yang dimiliki Lapindo untuk segera ditagih oleh pemerintah. Jika tidak bisa juga terpaksa, kata dia, aset-aset yang dimiliki Lapindo bisa diambil oleh negara.

(Baca juga:Pantang Menyerah, Kemenkeu Kejar Terus Utang Lapindo)

“Justru gini kita akan memonitor ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Jadi sekarang aset-aset apa saja yang sudah ditangan pemerintah kalau valuasinya kurang yah harus ditambahkan gitu,” katanya.

Diketahui, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp773,8 miliar.

Dana talangan tersebut sedianya dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur lapindo, Sidoarjo beberapa tahun silam. Mengutip hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp1,91 triliun.