Absen Saat Raker, Komisi IX Hujani Kritik ke Menkes Budi

JAKARTA - Ketidakhadiran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR membuat sejumlah anggota komisi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan itu kecewa. Menkes Budi sendiri tak hadir karena menghadiri rapat kerja pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan 2022 yang digelar di luar kota.

"Menteri Kesehatan tidak dapat menghadiri rapat karena bertepatan dengan pembahasan program kerja dan anggaran Kemenkes 2022 yang bertempat di luar kota beserta jajaran Kemenkes," ujar Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene saat membuka rapat, Kamis (20/5/2021).

Baca juga:Empat BUMN Berbagi Kekuatan di Holding Baterai Listrik, Dahlan: Sulit Ambil Keputusan

Anggota Komisi dari Fraksi Golkar Yahya Zaini menyebut, ketidakhadiran Budi dan Penny merupakan pengalaman buruk bagi kehidupan berkonstitusi Indonesia. Senada, Anggota Komisi dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara menyayangkan ketidakhadiran anak buah Presiden Joko Widodo tersebut. Menurutnya, seharusnya Budi dan Penny menghadiri rapat yang sudah diagendakan Komisi IX.

"Mohon maaf secara etika rasa-rasanya kok untuk keperluan internal tidak memenuhi panggilan yang ada di Komisi. Padahal kalau membahas anggaran siklus itu harusnya masih bulan Juli," kata Dewi Asmara, Kamis (20/5/2021).

Tak cuma Menkes Budi yang absen, Kepala BPOM Penny K Lukito juga tak tampak. Berdasarkan penjadwalannya, raker harus dihadiri Kemenkes, Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Bio Farma (Persero), dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI).

Meski begitu, mereka diwakili oleh pihak pihak kementerian dan lembaga masing-masing. Menkes misalnya, diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sementara Penny diwakili Lucia Rizka Andalusia, Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM.

Poin agenda rapat semula adalah perkembangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk strategi pemerintah untuk ketersediaan vaksin. Keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi, hingga Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Ketidakhadiran Budi dan ketua BPOM dinilai membuat pembahasan raker menjadi tidak utuh. Sebab, raker komisi dengan pemerintah yang berujung pada penarikan kesimpulan dan rekomendasi perumusan kebijakan, berubah hanya menjadi rapat dengar pendapat (RDP).

Baca juga:Benarkah Puasa Syawal 6 Hari Sama Dengan Puasa Setahun?

Namun, rapat tetap dilanjutkan dengan mendengar paparan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dan pihak Komnas KIPI, setelah ketua komisi mendengar usulan sejumlah anggota. Rencananya, pihak komisi akan menggelar rapat yang sama bersama Menteri Kesehatan.

"Rapat berikutnya tentu beda, kami meminta Pak Menteri sendiri yang hadir. Jangan kebiasaan seperti ini terulang lagi, sudah beberapa kali," tandas Felly.