Harga Vaksin Mandiri Rp1 Juta, Staf Erick Thohir: Kita Termurah Nomor Dua di Dunia
loading...
Foto/ilustrasi/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui usulan pelaku usaha telah mematokharga vaksin mandiri atau gotong royong sebesar Rp1 juta per karyawan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memandang harga tersebut tergolong murah.
Dengan harga Rp1 juta, setiap karyawan mendapatkan dua kali suntikan dosis vaksin Covid-19. Satu kali suntikan dibebankan sebesar Rp500.000. Jumlah itu terbagi atas Rp375.000 satu dosis vaksin dan satu kali penyuntikan senilai Rp125.000.
Baca juga:Data Pribadi Penduduk Bocor Lagi, Hipmi: Ini Genting!
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, harga vaksinasi yang dipatok pemerintah lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan negara lain di dunia. Bahkan, Indonesia menduduki urutan kedua negara dengan tarif vaksinasi termurah di dunia.
"Kalau dibilang mahal kenapa? Vaksin kita ini, Sinopharm ini nomor 2 termurah dibandingkan negara-negara lain. Harga di China satu dosis Sinopharm itu USD30 dolar. Kita nomor dua termurah dibandingkan negara-negara lain," ujar Arya dalam Webinar, Jumat (21/5/2021).
Arya menyebut, proses penetapan harga melibatkan sejumlah pihak, baik dari kalangan kementerian dan lembaga (K/L) terkait hingga pihak swasta.
"Penetapan harganya itu harus memanfaatkan lembaga-lembaga seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Mereka menghitung dan mereka juga melibatkan teman-teman pengusaha untuk menentukan harganya," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir menyebut, sebelum Kemenkes memfinalisasi harga per dosisi vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi mandiri, BPKP terlebih dahulu melakukan review atau tinjauan ulang.
Baca juga:Berharap Banyak Warga Palestina yang Tewas Saat Siaran Langsung, Reporter Israel Dipecat
Proses audit dan review yang dilakukan BPKP tidak saja menyangkut harga vaksinasi gotong royong, namun juga dana pengadaan vaksin secara keseluruhan. Dalam review vaksin jadi misalnya, lembaga auditor internal negara akan melihat berapa harga impor, bea masuk, bea importasi, handling, transportasi pesawat, hingga harga sewa cold chain di pesawat untuk menjamin kualitas vaksin.
Saat pengiriman tiba di Indonesia, BPKP akan melihat berapa biaya transportasi vaksin dari bandara ke gudang Bio Farma. Serta, biaya quality control untuk pengetesan terhadap vaksin.
Dengan harga Rp1 juta, setiap karyawan mendapatkan dua kali suntikan dosis vaksin Covid-19. Satu kali suntikan dibebankan sebesar Rp500.000. Jumlah itu terbagi atas Rp375.000 satu dosis vaksin dan satu kali penyuntikan senilai Rp125.000.
Baca juga:Data Pribadi Penduduk Bocor Lagi, Hipmi: Ini Genting!
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, harga vaksinasi yang dipatok pemerintah lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan negara lain di dunia. Bahkan, Indonesia menduduki urutan kedua negara dengan tarif vaksinasi termurah di dunia.
"Kalau dibilang mahal kenapa? Vaksin kita ini, Sinopharm ini nomor 2 termurah dibandingkan negara-negara lain. Harga di China satu dosis Sinopharm itu USD30 dolar. Kita nomor dua termurah dibandingkan negara-negara lain," ujar Arya dalam Webinar, Jumat (21/5/2021).
Arya menyebut, proses penetapan harga melibatkan sejumlah pihak, baik dari kalangan kementerian dan lembaga (K/L) terkait hingga pihak swasta.
"Penetapan harganya itu harus memanfaatkan lembaga-lembaga seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Mereka menghitung dan mereka juga melibatkan teman-teman pengusaha untuk menentukan harganya," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir menyebut, sebelum Kemenkes memfinalisasi harga per dosisi vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi mandiri, BPKP terlebih dahulu melakukan review atau tinjauan ulang.
Baca juga:Berharap Banyak Warga Palestina yang Tewas Saat Siaran Langsung, Reporter Israel Dipecat
Proses audit dan review yang dilakukan BPKP tidak saja menyangkut harga vaksinasi gotong royong, namun juga dana pengadaan vaksin secara keseluruhan. Dalam review vaksin jadi misalnya, lembaga auditor internal negara akan melihat berapa harga impor, bea masuk, bea importasi, handling, transportasi pesawat, hingga harga sewa cold chain di pesawat untuk menjamin kualitas vaksin.
Saat pengiriman tiba di Indonesia, BPKP akan melihat berapa biaya transportasi vaksin dari bandara ke gudang Bio Farma. Serta, biaya quality control untuk pengetesan terhadap vaksin.
(uka)
Explore More