Cegah Kasus Penggunaan Rapid Tes Antigen Bekas Tak Terulang, Begini Caranya
loading...
Pembenahan dilakukan PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyusul kasus penggunaan alat antigen bekas di Bandara Kualanamu, Medan. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi di tempat lain. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembenahan dilakukan PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyusul kasus penggunaan alat antigen bekas di Bandara Kualanamu, Medan. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi di tempat lain.
Manajemen pun melakukan restrukturisasi organisasi dengan tujuan untuk menguatkan sistem pengamanan mutu dan fokus pada peningkatan pengawasan kegiatan operasional.
Langkah transformasi itu juga dinilai menguatkan struktur organisasi pengawasan mutu, serta menjamin seluruh proses sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.
"Selain itu juga dilakukan assessment secara berkala dengan Lembaga Sertifikasi terkait dengan sistem jaminan mutu,” ujar Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Verdi Budidarmo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (25/5/2021).
Pembenahan lain adalah penguatan sistem layanan digital. Misalnya, mengubah lembar form registrasi pemeriksaan manual menjadi online dan dilakukan secara mandiri oleh pelanggan.
Digitalisasi serupa juga berlaku untuk hasil rapid test antigen. Dimana hasil tes bisa diperoleh melalui QR Code. Sementara untuk pelacakan, manajemen memasang barcode setiap produk Kimia Farma. Langkah ini dilakukan secara bertahap
Manajemen juga meningkatkan pengawasan mutu layanan kepada pelanggan melalui kerja sama dengan Holding BUMN Farmasi, dan pihak terkait.
Senada, Direktur PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir memastikan, kasus tersebut tidak lagi terjadi. Sejumlah upaya mitigasi sudah disusun ulang, termasuk memberikan sanksi bagi pihak PT Kimia Farma Diagnostika (KFD).
Bio Farma selaku Holding BUMN Farmasi akan melakukan penguatan pelayanan melalui aplikasi transaksi digital dan cashless. Langkah perusahaan pun didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian BUMN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi pelaksanaan rapid test antigen dan vaksinasi nasional.
Selanjutnya, memperkuat sistem audit internal untuk memastikan semua standar operasional prosedur (SOP) dalam kasus tersebut bisa dikelola dengan baik.
"Dan kita akan menempatkan petugas quality assurance officer atau petugas pengawasan untuk memastikan SOP yang ditetapkan perusahaan agar lebih lancar," kata dia.
Manajemen pun melakukan restrukturisasi organisasi dengan tujuan untuk menguatkan sistem pengamanan mutu dan fokus pada peningkatan pengawasan kegiatan operasional.
Langkah transformasi itu juga dinilai menguatkan struktur organisasi pengawasan mutu, serta menjamin seluruh proses sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.
"Selain itu juga dilakukan assessment secara berkala dengan Lembaga Sertifikasi terkait dengan sistem jaminan mutu,” ujar Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Verdi Budidarmo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (25/5/2021).
Pembenahan lain adalah penguatan sistem layanan digital. Misalnya, mengubah lembar form registrasi pemeriksaan manual menjadi online dan dilakukan secara mandiri oleh pelanggan.
Digitalisasi serupa juga berlaku untuk hasil rapid test antigen. Dimana hasil tes bisa diperoleh melalui QR Code. Sementara untuk pelacakan, manajemen memasang barcode setiap produk Kimia Farma. Langkah ini dilakukan secara bertahap
Manajemen juga meningkatkan pengawasan mutu layanan kepada pelanggan melalui kerja sama dengan Holding BUMN Farmasi, dan pihak terkait.
Senada, Direktur PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir memastikan, kasus tersebut tidak lagi terjadi. Sejumlah upaya mitigasi sudah disusun ulang, termasuk memberikan sanksi bagi pihak PT Kimia Farma Diagnostika (KFD).
Bio Farma selaku Holding BUMN Farmasi akan melakukan penguatan pelayanan melalui aplikasi transaksi digital dan cashless. Langkah perusahaan pun didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian BUMN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi pelaksanaan rapid test antigen dan vaksinasi nasional.
Selanjutnya, memperkuat sistem audit internal untuk memastikan semua standar operasional prosedur (SOP) dalam kasus tersebut bisa dikelola dengan baik.
"Dan kita akan menempatkan petugas quality assurance officer atau petugas pengawasan untuk memastikan SOP yang ditetapkan perusahaan agar lebih lancar," kata dia.
(akr)
Explore More