Presiden Tetapkan Panitia Nasional Presidensi G-20, Menko Airlangga Pimpin Sherpa Track

JAKARTA - Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 yang diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang. Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 22 November 2020, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022.

Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi. Oleh karena itu, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipercaya untuk memimpin Sherpa Track G20, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Menko Airlangga mengatakan,” Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.” Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama
yang erat antar negara-negara G-20.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang. Tugas pokok tersebut antara lain: (1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang, dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi focal point kelompok kerja G20, antara lain
Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK, dan KPK; (2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas
Koordinator Harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas, Dr. Dian Triansyah Djani; (3) Mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia; (4) Menetapkan rencana induk penyelenggaraan
KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa – baik tingkat Working Groups maupun tingkat Menteri, dan Engagement Groups; (5) Menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang; (6) Menyampaikan laporan kepada Presiden RI.

Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi. Menko Airlangga menjelaskan lima nilai strategis bagi Indonesia dalam
memegang Presidensi G20, yaitu:

(1) Sinergi antara Indonesia dan dunia internasional
dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19;
(2) Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional; (3) Presidensi G20 akan
dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan
keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia; (4) Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah.