Menjaga Rantai Pasokan Material Konstruksi, PUPR Ungkap Temuan di Silicon Valey Cikarang
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:45 WIB
loading...
A
A
A
Nicodemus mengaku terkejut mengetahui TKDN untuk produk BJLAS yang diproduksi PT Tata Metal Lestari sudah mencapai 67%. Mewakili Kementerian PUPR, Ia mengapresiasi dan mendukung peran aktif dari PT tatalogam Lestari ini sebagai produsen baja ringan terbesar di dalam negeri karena terus meningkatkan TKDN-nya.
“Dari sana kami punya tugas untuk mulai dorong ke Kementerian Keuangan, ke Bappenas dan lainnya supaya dapat apa kalau sudah mencapai, katakanlah sampai 70 persen (TKDN)? Atau contoh lainnya pajak dikurangi, kalau sudah green (hasilkan produk ramah lingkungan). Upaya ini saya kira perlu mendapatkan suatu reward,” terangnya.
Kemudian Nicodemus juga menyoroti perlunya merencanakan strategi dalam membangun ekosistem. “Saya senang kita bicara ekosistem. Tidak bicara per factory. Yang ini tidak mungkin sendiri, harus ada pendukung juga, ada demand, ada supplay, ini harus berimbang. Harus berjalan. Ini juga tadi bahwa ekosistemnya harus mendukung semuanya. Kami mencoba menjadi satu fasilitator, menjadi suatu mediator, tugas kami menyeimbangkan semua itu,” jelasnya.
Baca Juga: PUPR Larang Barang Impor, Peluang Baja Ringan Lokal Ramah Lingkungan
Terakhir, Nicodemus juga mengingatkan akan pentingnya pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR NO.7 TAHUN 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Dalam Permen itu disebutkan bahwa tujuan pencatatan SDMPK ini adalah untuk menyiapkan pangkalan data SDMPK, Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan SDMPK, mendukung pemenuhan standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan (K4).
PT Tatalogam Lestari pun mendukung langkah-langkah yang diambil Kementerian PUPR terkait SDMPK ini. Vice Presiden PT Tatalogam Lestari, Stephanus Koeswandi menyebut, rantai pasok material konstruksi harus dijaga keseimbangannya. Karena dampaknya cukup siginifikan dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
“Dari sana kami punya tugas untuk mulai dorong ke Kementerian Keuangan, ke Bappenas dan lainnya supaya dapat apa kalau sudah mencapai, katakanlah sampai 70 persen (TKDN)? Atau contoh lainnya pajak dikurangi, kalau sudah green (hasilkan produk ramah lingkungan). Upaya ini saya kira perlu mendapatkan suatu reward,” terangnya.
Kemudian Nicodemus juga menyoroti perlunya merencanakan strategi dalam membangun ekosistem. “Saya senang kita bicara ekosistem. Tidak bicara per factory. Yang ini tidak mungkin sendiri, harus ada pendukung juga, ada demand, ada supplay, ini harus berimbang. Harus berjalan. Ini juga tadi bahwa ekosistemnya harus mendukung semuanya. Kami mencoba menjadi satu fasilitator, menjadi suatu mediator, tugas kami menyeimbangkan semua itu,” jelasnya.
Baca Juga: PUPR Larang Barang Impor, Peluang Baja Ringan Lokal Ramah Lingkungan
Terakhir, Nicodemus juga mengingatkan akan pentingnya pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR NO.7 TAHUN 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Dalam Permen itu disebutkan bahwa tujuan pencatatan SDMPK ini adalah untuk menyiapkan pangkalan data SDMPK, Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan SDMPK, mendukung pemenuhan standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan (K4).
PT Tatalogam Lestari pun mendukung langkah-langkah yang diambil Kementerian PUPR terkait SDMPK ini. Vice Presiden PT Tatalogam Lestari, Stephanus Koeswandi menyebut, rantai pasok material konstruksi harus dijaga keseimbangannya. Karena dampaknya cukup siginifikan dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
Lihat Juga :
