RI, Afsel dan Meksiko Dukung Pungutan Pajak Perusahaan Asing Minimal 15%
Kamis, 10 Juni 2021 - 22:42 WIB
loading...
G7 sepakat perusahaan multinasional membayar lebih banyak pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi. FOTO/REUTERS
A
A
A
BERLIN - Jajaran Menteri Keuangan, Indonesia, Afrika Selatan dan Meksiko medukung penuh terkait aturan pajak internasional agar perusahaan membayar secara adil di dunia bisnis yang lebih global dan digital.
Dalam artikel bersama dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Sri Mulyani Indrawati dari Indonesia, Tito Mboweni dari Afrika Selatan dan Arturo Herrera Gutierrez dari Meksiko mendukung perubahan yang diusulkan oleh negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7).
Baca Juga: Wow! Deretan Orang Terkaya Dunia Ini Ternyata Doyan Ngemplang Pajak
Para menteri keuangan G7 pada hari Sabtu menyetujui sebuah sistem untuk membuat perusahaan multinasional membayar lebih banyak pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi, di samping tarif pajak perusahaan global minimum setidaknya 15%.
"Tahun ini, negara-negara memiliki kesempatan bersejarah untuk mengakhiri perlombaan ke bawah dalam perpajakan perusahaan, memulihkan sumber daya pemerintah pada saat yang paling dibutuhkan," kata lima menteri dalam artikel yang diterbitkan di surat kabar termasuk Washington Post dan Frankfurter. Allgemeine Zeitung.
Dalam artikel bersama dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Sri Mulyani Indrawati dari Indonesia, Tito Mboweni dari Afrika Selatan dan Arturo Herrera Gutierrez dari Meksiko mendukung perubahan yang diusulkan oleh negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7).
Baca Juga: Wow! Deretan Orang Terkaya Dunia Ini Ternyata Doyan Ngemplang Pajak
Para menteri keuangan G7 pada hari Sabtu menyetujui sebuah sistem untuk membuat perusahaan multinasional membayar lebih banyak pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi, di samping tarif pajak perusahaan global minimum setidaknya 15%.
"Tahun ini, negara-negara memiliki kesempatan bersejarah untuk mengakhiri perlombaan ke bawah dalam perpajakan perusahaan, memulihkan sumber daya pemerintah pada saat yang paling dibutuhkan," kata lima menteri dalam artikel yang diterbitkan di surat kabar termasuk Washington Post dan Frankfurter. Allgemeine Zeitung.
Lihat Juga :
