RI, Afsel dan Meksiko Dukung Pungutan Pajak Perusahaan Asing Minimal 15%
Kamis, 10 Juni 2021 - 22:42 WIB
loading...
G7 sepakat perusahaan multinasional membayar lebih banyak pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi. FOTO/REUTERS
A
A
A
BERLIN - Jajaran Menteri Keuangan, Indonesia, Afrika Selatan dan Meksiko medukung penuh terkait aturan pajak internasional agar perusahaan membayar secara adil di dunia bisnis yang lebih global dan digital.
Dalam artikel bersama dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Sri Mulyani Indrawati dari Indonesia, Tito Mboweni dari Afrika Selatan dan Arturo Herrera Gutierrez dari Meksiko mendukung perubahan yang diusulkan oleh negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7).
Baca Juga: Wow! Deretan Orang Terkaya Dunia Ini Ternyata Doyan Ngemplang Pajak
Para menteri keuangan G7 pada hari Sabtu menyetujui sebuah sistem untuk membuat perusahaan multinasional membayar lebih banyak pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi, di samping tarif pajak perusahaan global minimum setidaknya 15%.
"Tahun ini, negara-negara memiliki kesempatan bersejarah untuk mengakhiri perlombaan ke bawah dalam perpajakan perusahaan, memulihkan sumber daya pemerintah pada saat yang paling dibutuhkan," kata lima menteri dalam artikel yang diterbitkan di surat kabar termasuk Washington Post dan Frankfurter. Allgemeine Zeitung.
"Untuk membuka jalan menuju tujuan itu, kami mendukung pemahaman awal bahwa tarif pajak minimum global harus setidaknya 15 persen, seperti yang disepakati oleh negara-negara Kelompok Tujuh minggu lalu," tulis mereka, menambahkan bahwa mereka yakin minimum tingkat bisa "pada akhirnya didorong lebih tinggi".
Baca Juga: Data Pajak Jeff Bezos dan Elon Musk Bocor, Sri Mulyani: Ini Masalah Besar
Sistem pajak internasional saat ini telah mengikis kedaulatan nasional dan menempatkan kelas pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan, kata mereka. "Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa kapitalisme global kompatibel dengan sistem pajak yang adil dan bahwa pemerintah dapat mengenakan pajak pada perusahaan multinasional," imbuhnya.
Mereka mendesak semua negara lain yang terlibat dalam negosiasi untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan sebelum menteri keuangan dari Kelompok 20 ekonomi utama bertemu pada Juli. Penandatanganan G20 pada dasarnya akan memberikan kesepakatan itu jangkauan di seluruh dunia.
Anggota G20, China, termasuk di antara negara-negara yang telah menyuarakan keberatan atas tarif pajak perusahaan minimum global minimal 15%, kata orang-orang yang akrab dengan negosiasi tersebut.
Dalam artikel bersama dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Sri Mulyani Indrawati dari Indonesia, Tito Mboweni dari Afrika Selatan dan Arturo Herrera Gutierrez dari Meksiko mendukung perubahan yang diusulkan oleh negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7).
Baca Juga: Wow! Deretan Orang Terkaya Dunia Ini Ternyata Doyan Ngemplang Pajak
Para menteri keuangan G7 pada hari Sabtu menyetujui sebuah sistem untuk membuat perusahaan multinasional membayar lebih banyak pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi, di samping tarif pajak perusahaan global minimum setidaknya 15%.
"Tahun ini, negara-negara memiliki kesempatan bersejarah untuk mengakhiri perlombaan ke bawah dalam perpajakan perusahaan, memulihkan sumber daya pemerintah pada saat yang paling dibutuhkan," kata lima menteri dalam artikel yang diterbitkan di surat kabar termasuk Washington Post dan Frankfurter. Allgemeine Zeitung.
"Untuk membuka jalan menuju tujuan itu, kami mendukung pemahaman awal bahwa tarif pajak minimum global harus setidaknya 15 persen, seperti yang disepakati oleh negara-negara Kelompok Tujuh minggu lalu," tulis mereka, menambahkan bahwa mereka yakin minimum tingkat bisa "pada akhirnya didorong lebih tinggi".
Baca Juga: Data Pajak Jeff Bezos dan Elon Musk Bocor, Sri Mulyani: Ini Masalah Besar
Sistem pajak internasional saat ini telah mengikis kedaulatan nasional dan menempatkan kelas pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan, kata mereka. "Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa kapitalisme global kompatibel dengan sistem pajak yang adil dan bahwa pemerintah dapat mengenakan pajak pada perusahaan multinasional," imbuhnya.
Mereka mendesak semua negara lain yang terlibat dalam negosiasi untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan sebelum menteri keuangan dari Kelompok 20 ekonomi utama bertemu pada Juli. Penandatanganan G20 pada dasarnya akan memberikan kesepakatan itu jangkauan di seluruh dunia.
Anggota G20, China, termasuk di antara negara-negara yang telah menyuarakan keberatan atas tarif pajak perusahaan minimum global minimal 15%, kata orang-orang yang akrab dengan negosiasi tersebut.
(nng)
Lihat Juga :
