ASN Bekerja dari Bali Bisa Kerek Produktivitas Sekaligus Ekonomi Pulau Dewata

JAKARTA - Tidak hanya menerapkan Work From Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) di 7 kementerian/lembaga. Upaya lain untuk pemulihan ekonomi Bali yakni dengan merencanakan Bali sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan.



CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani mengatakan, terkait dengan kebijakan Work from Bali (WFB) ini, tentunya perlu diapresiasi upaya pemerintah untuk menggeliatkan dan menghidupkan sektor pariwisata yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian Bali secara keseluruhan.

“Selain dari perspektif pemulihan ekonomi, kebijakan Work From Bali juga dapat dilihat dari bagaimana upaya lokasi pariwisata dapat tetap hidup dalam situasi Covid-19. Diharapkan kebijakan ini berjalan dengan baik dan dapat diadaptasi di berbagai lokasi pariwisata lainnya di Indonesia untuk kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai standar baru pelayanan pariwisata ,” lanjut Johanna.

Work from Bali juga diharapkan mendorong tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan bagi warga dunia bahwa Bali sudah aman untuk dikunjungi. Secara psikologis, dengan pemerintah yang berani menempatkan ASN kementrian untuk bekerja dari Bali akan semakin memperlihatkan pariwisata di Pulau Dewata sudah terbiasa untuk selalu siap dan disiplin menjalankan protokol kesehatan saat melayani para wisatawan sehingga menguatkan citra positif Bali baik di mata wisatawan lokal maupun mancanegara.

Partner dan Head of Assurance Grant Thornton Indonesia, Hanny Prasetyo mengatakan, Work from Bali jika dilakukan secara tepat juga mampu meningkatkan produktivitas ASN. Banyak hal-hal yang biasanya cukup membuat stres di Jakarta tidak ditemui di Bali, misalnya kemacetan dan polusi udara.

"Selain itu Bali menawarkan kemudahan akses ke tempat terbuka seperti pantai selepas bekerja. Namun tentu hal-hal positif ini harus disertai dengan disiplin diri dan pemahaman bahwa program ini bukanlah liburan, namun kesempatan untuk bekerja dengan suasana berbeda dan menghasilkan produktivitas lebih baik sambil membantu perekonomian Bali yang kita cintai," paparnya.

Kebijakan Work from Bali (WFB) diambil demi membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata di Bali yang lumpuh sejak dihantam pandemi. Pemerintah akan mewajibkan 25% aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali.

Hal ini rencananya akan direalisasikan paling lambat pada kuartal III 2021. Tujuh kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.

Kontribusi besar sektor pariwisata terhadap Bali berdampak tinggi akan jatuhnya ekonomi di saat keterbatasan mobilitas setahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 9.3% dibandingkan tahun lalu, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020.