Covid-19 Mengganas, Ekonom Sarankan Pemerintah Terapkan PSBB Total

JAKARTA - Lonjakan kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir sangat mengkhawatirkan. Ekonom senior, Fadhil Hasan pun meminta pemerintah tidak ragu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.

“Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Fadhil khawatir bahwa lonjakan kasus Covid-19 ulah varian Delta dan meningkatnya kematian, akan semakin mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, dikhawatirkan ekonomi akan kembali ke zona resesi.

“Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resesi dapat terjadi di sepanjang 2021,” tuturnya.



Menurut dia, untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di daerah zona merah sebelum fasilitas kesehatan kewalahan dan keadaan semakin tidak terkontrol.

“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19,” tukasnya.

Fadhil meminta program 3T (testing, tracing, treatment) juga perlu kembali digalakkan secara serius dan protokol kesehatan yang ketat perlu diberlakukan dengan sanksi yang lebih tegas.

“Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup untuk sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan masa (pernikahan), kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mal, dan lain-lain. PSBB juga harus dilaksanakan dengan lebih efektif dan tegas lagi,” bebernya.



Dia menambahkan, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa PSBB selama dua minggu telah menimbulkan dampak negatif cukup signifikan bagi perkenomian nasional.

Oleh karena itu pemerintah perlu memitigasi kemungkinan ekonomi kembali tumbuh negatif pada kuartal berikutnya dengan asumsi pertumbuhan pada kuartal II akan berkisar 6%-7%. Krisis terutama terkait dengan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektifitas yang lebih baik. Besar kemungkinan besarnya aggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru Covid 19," imbuhnya.

Fadhil meminta agar pemerintah juga melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran terutama untuk berbagai program infrastruktur yang berdampak jangka menengah panjang.

“Untuk mendukung terlaksananya program pemulihan ekonomi, Bank Indonesia harus lebih berperan lagi dengan menerapkan kebijakan moneter harus lebih akomodatif melalui skema burden sharing dan penurunan tingkat suku bunga untuk mendorong pertumbuhan kredit," pungkasnya.