Industri Halal Bisa Jadi Pemicu Pemulihan Ekonomi Nasional
Kamis, 24 Juni 2021 - 22:28 WIB
loading...
Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintah yang terus menggenjot industri halal diyakini bisa menjadi pemicu pemulihan ekonomi nasional . Optimisme itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Forwada-Mikro Forum Syariah, yang bertajuk “Industri Halal Jadi Trigger Pemulihan Ekonomi Nasional”, Kamis (24/06/2021).
Diana Yumanita, Deputi Direktur Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia, mengemukakan saat ini posisi Indonesia sudah masuk top player global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 Indonesia berada pada 10 peringkat teratas sektor Halal Food, Islamic Finance, Muslim Friendly Travel, Modest Fashion, Pharma Cosmetics, Media & Recreation.
“Pangsa pasar industri halal nasional terhadap global menunjukkan Indonesia merupakan leader terutama pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13% total konsumsi makanan halal dunia,” ujar Diana Yumanita.
Dia menuturkan, peluang dalam industri halal cukup besar, di antaranya besarnya potensi industri halal dan besarnya potensi keuangan syariah global itu sendiri. Sementara tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, seperti begitu cepatnya penetrasi produk halal dari negara mayoritas non muslim.
"Mereka sudah lebih majunya instrumen keuangan syariahnya,” jelas Diana Yumanita.
Dia menambahkan, meski terdampak pandemi, jika diwakili oleh sektor prioritas dalam Halal Value Chains(HVC), kinerja ekonomi syariah Indonesia secara umum lebih baik dibandingkan PDB nasional. Ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar-1,72%, lebih baik dibandingkan tingkat kontraksi PDB nasional.
Senada dengan Diana, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, mengatakan bahwa potensi UMKM berbasis halal sangat besar. Pertama, meningkatnya populasi muslim dunia dan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 229 juta jiwa (87,2%) dari total penduduk 273,5 juta jiwa (World Population Review, 2020).
Baca juga:Jadwal Siaran Langsung Babak 16 Besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV
Kedua, kontribusi PDB ekonomi halal nasional yang mencapai USD 3,8 miliar/tahun (engine of global halal economy). Ketiga, pengembangan pasar global untuk produk halal dan keempat jumlah pelaku UMKM dan ruang lingkup aktivitasnya sangat terkait dengan industri halal.
Hanya saja, Indonesia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah antara lain; belum masuknya Indonesia dalam 10 besar untuk produk makanan halal, media & rekreasi, serta farmasi & kosmetika. Kedua, Indonesia masih menjadi pasar produk halal dunia, karenanya kinerja ekspor produk halal perlu ditingkatkan.
Ketiga, lanjutnya, penguatan rantai nilai industri halal perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, dan farmasi/ kosmetik halal. Dan keempat adalah eliminasi permasalahan yang dihadapi UMKM untuk dapat mengoptimalisasi peran UMKM dalam industri halal.
“Karena saat ini UMKM kita masih menghadapi kendala seperti proses produksi belum standar, permodalan, pasar, teknologi, informasi kurang, dll,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi IT Bakti Keminfo Ari Soegeng Wahyuniarti, menuturkan, lembaganya bertugas menyediakan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya mendukung industri halal di Indonesia lewat pembangunan sarana dan prasrana TIK.
Diana Yumanita, Deputi Direktur Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah Bank Indonesia, mengemukakan saat ini posisi Indonesia sudah masuk top player global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 Indonesia berada pada 10 peringkat teratas sektor Halal Food, Islamic Finance, Muslim Friendly Travel, Modest Fashion, Pharma Cosmetics, Media & Recreation.
“Pangsa pasar industri halal nasional terhadap global menunjukkan Indonesia merupakan leader terutama pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13% total konsumsi makanan halal dunia,” ujar Diana Yumanita.
Dia menuturkan, peluang dalam industri halal cukup besar, di antaranya besarnya potensi industri halal dan besarnya potensi keuangan syariah global itu sendiri. Sementara tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, seperti begitu cepatnya penetrasi produk halal dari negara mayoritas non muslim.
"Mereka sudah lebih majunya instrumen keuangan syariahnya,” jelas Diana Yumanita.
Dia menambahkan, meski terdampak pandemi, jika diwakili oleh sektor prioritas dalam Halal Value Chains(HVC), kinerja ekonomi syariah Indonesia secara umum lebih baik dibandingkan PDB nasional. Ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar-1,72%, lebih baik dibandingkan tingkat kontraksi PDB nasional.
Senada dengan Diana, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, mengatakan bahwa potensi UMKM berbasis halal sangat besar. Pertama, meningkatnya populasi muslim dunia dan jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 229 juta jiwa (87,2%) dari total penduduk 273,5 juta jiwa (World Population Review, 2020).
Baca juga:Jadwal Siaran Langsung Babak 16 Besar Piala Eropa 2020 di RCTI dan iNewsTV
Kedua, kontribusi PDB ekonomi halal nasional yang mencapai USD 3,8 miliar/tahun (engine of global halal economy). Ketiga, pengembangan pasar global untuk produk halal dan keempat jumlah pelaku UMKM dan ruang lingkup aktivitasnya sangat terkait dengan industri halal.
Hanya saja, Indonesia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah antara lain; belum masuknya Indonesia dalam 10 besar untuk produk makanan halal, media & rekreasi, serta farmasi & kosmetika. Kedua, Indonesia masih menjadi pasar produk halal dunia, karenanya kinerja ekspor produk halal perlu ditingkatkan.
Ketiga, lanjutnya, penguatan rantai nilai industri halal perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, dan farmasi/ kosmetik halal. Dan keempat adalah eliminasi permasalahan yang dihadapi UMKM untuk dapat mengoptimalisasi peran UMKM dalam industri halal.
“Karena saat ini UMKM kita masih menghadapi kendala seperti proses produksi belum standar, permodalan, pasar, teknologi, informasi kurang, dll,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi IT Bakti Keminfo Ari Soegeng Wahyuniarti, menuturkan, lembaganya bertugas menyediakan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya mendukung industri halal di Indonesia lewat pembangunan sarana dan prasrana TIK.
Lihat Juga :
