Banggar DPR: Pemerintah Ngutang demi Keselamatan Rakyat
Rabu, 30 Juni 2021 - 15:27 WIB
loading...
Utang pemerintah ditegaskan merupakan tanggung jawab bersama yang terjadi akibat kondisi pandemi saat ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan bahwa utang pemerintah saat ini juga merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk DPR. Selain itu, utang diambil pemerintah untuk keselamatan rakyat.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, keputusan untuk berutang merupakan konsekuensi kondisi objektif dan subjektif yang memaksa pemerintah melebarkan defisit anggaran.
Baca Juga: Duh, Beban Utang Pemerintah Sudah Sangat Mengkhawatirkan!
"Pelebaran defisit itu dimungkinkan karena undang-undang memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR, untuk menaati ketentuan di mana maksimal utang adalah 60% dari produk domestik bruto (PDB)," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Said menegaskan, pemerintah dan Banggar DPR sama-sama memahami bahwa hukum tertinggi di negara ini salah satunya adalah keselamatan rakyat. Dia menegaskan, jika saja tidak ada pandemi Covid-19, maka di tahun 2022 keseimbangan primer Indonesia sudah positif.
Baca Juga: Ancaman Utang Menghantui, Ketua DPD RI: Kita Harus Tetap Optimistis
Namun, karena pendemi Covid-19 tidak bisa ditolak dan belum diketahui kapan akan berakhir, maka dengan pemahaman bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus diprioritaskan, pemerintah mengambil keputusan melebarkan defisit. Di bagian lain, DPR pun sepakat dan menyetujui secara sadar keputusan untuk melebarkan defisit tersebut.
"Sudah kewajiban kita sebagai pimpinan bahwa kami hukumnya wajib berutang (dengan defisit) dilebarkan untuk kehidupan rakyat," tegasnya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, keputusan untuk berutang merupakan konsekuensi kondisi objektif dan subjektif yang memaksa pemerintah melebarkan defisit anggaran.
Baca Juga: Duh, Beban Utang Pemerintah Sudah Sangat Mengkhawatirkan!
"Pelebaran defisit itu dimungkinkan karena undang-undang memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR, untuk menaati ketentuan di mana maksimal utang adalah 60% dari produk domestik bruto (PDB)," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Said menegaskan, pemerintah dan Banggar DPR sama-sama memahami bahwa hukum tertinggi di negara ini salah satunya adalah keselamatan rakyat. Dia menegaskan, jika saja tidak ada pandemi Covid-19, maka di tahun 2022 keseimbangan primer Indonesia sudah positif.
Baca Juga: Ancaman Utang Menghantui, Ketua DPD RI: Kita Harus Tetap Optimistis
Namun, karena pendemi Covid-19 tidak bisa ditolak dan belum diketahui kapan akan berakhir, maka dengan pemahaman bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus diprioritaskan, pemerintah mengambil keputusan melebarkan defisit. Di bagian lain, DPR pun sepakat dan menyetujui secara sadar keputusan untuk melebarkan defisit tersebut.
"Sudah kewajiban kita sebagai pimpinan bahwa kami hukumnya wajib berutang (dengan defisit) dilebarkan untuk kehidupan rakyat," tegasnya.
(fai)
Lihat Juga :
