Ini Aturan Kerja PNS Saat PPKM Darurat, Ibu dan Bapak Masuk yang Mana?
Jum'at, 02 Juli 2021 - 16:34 WIB
loading...
A
A
A
5. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Baca juga:WhatsApp Uji Coba Fitur Hapus Foto Otomatis, Cuma Bisa Dilihat Satu Kali Sebelum Menghilang
6. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.
b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
d. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
e. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut,” bunyi SE tertanggal 2 Juli tersebut.
Baca juga:WhatsApp Uji Coba Fitur Hapus Foto Otomatis, Cuma Bisa Dilihat Satu Kali Sebelum Menghilang
6. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.
b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
d. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
e. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut,” bunyi SE tertanggal 2 Juli tersebut.
(uka)
Lihat Juga :
