Ini Aturan Kerja PNS Saat PPKM Darurat, Ibu dan Bapak Masuk yang Mana?
Jum'at, 02 Juli 2021 - 16:34 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Masa PPKM Darurat di Wilayah jawa dan Bali. Berikut ketentuan sistem kerja bagi PNS maupun PPPK di masa PPKM Darurat:
1. Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM darurat pada sektor nonesensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh atau 100% dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai bersangkutan.
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud angka 1 terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor maka pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
Baca juga:Inilah Nestapa Manusia di Padang Mahsyar
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK pada kementerian/lembaga daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing sebagai berikut:
a. Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50%.
b. Pegawai ASN pada instansi yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal melaksanakan tugas kedinasan di kantor pemerintah dengan jumlah pegawai maksimal 100%.
4. Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Mendagri No.15/2021 tentang PPKM Darurat COvid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
1. Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM darurat pada sektor nonesensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh atau 100% dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai bersangkutan.
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud angka 1 terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor maka pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
Baca juga:Inilah Nestapa Manusia di Padang Mahsyar
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK pada kementerian/lembaga daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing sebagai berikut:
a. Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50%.
b. Pegawai ASN pada instansi yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal melaksanakan tugas kedinasan di kantor pemerintah dengan jumlah pegawai maksimal 100%.
4. Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Mendagri No.15/2021 tentang PPKM Darurat COvid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Lihat Juga :
