Waspadai Eskalasi Kasus Covid, Wapres: Pemerintah Hitung Lagi Tambahan Anggaran
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres ) Maruf Amin mengatakan bahwa pemerintah terus mewaspadai eskalasi kasus Covid-19 di Tanah Air. Pasalnya, jika terus bertambah maka bisa mendorong kembali dilakukannya pembatasan. Keputusan itu dipastikan berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia semester II tahun ini.
“Namun demikian pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini,” kata Wapres saat memberikan kuliah umum di Lemhanas, Selasa (6/7/2021).
Maruf menyebut bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah tengah menghitung kembali kebutuhan anggaran. Utamanya untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga:Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia Menurut 4 Teori
“Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan. Termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah,” ungkapnya.
Selain untuk PEN, dia mengatakan pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan serta dukungan bagi UMKM. Di antaranya Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan non-Tunai atau Program Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa.
“Program-program dimaksud terus diperbaiki serta disinkronkan penjadwalan dan sasarannya,” ujarnya.
Selain itu ada juga program pelatihan kerja atau pendidikan vokasi guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program kartu prakerja dan program padat karya. Hal ini untuk mengatasi pengangguran yang jumlahnya bertambah akibat pandemi.
“Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa juga ditingkatkan serta diarahkan untuk menggunakan tenaga lokal dan produk lokal,” katanya.
Baca juga:PPKM Darurat, Menko PMK Sebut Data Penerima Bansos Sudah Lebih Rapi
Lalu juga digenjot program pemberian bantuan usaha mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.
“Pemerintah juga terus menggali potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar dapat memainkan peran lebih besar dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Maruf menekankan bahwa berbagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut hanya akan efektif apabila didukung kerja sama yang baik oleh semua elemen bangsa.
“Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pungkasnya.
“Namun demikian pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi kasus Covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini,” kata Wapres saat memberikan kuliah umum di Lemhanas, Selasa (6/7/2021).
Maruf menyebut bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah tengah menghitung kembali kebutuhan anggaran. Utamanya untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga:Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia Menurut 4 Teori
“Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan. Termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah,” ungkapnya.
Selain untuk PEN, dia mengatakan pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan serta dukungan bagi UMKM. Di antaranya Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan non-Tunai atau Program Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa.
“Program-program dimaksud terus diperbaiki serta disinkronkan penjadwalan dan sasarannya,” ujarnya.
Selain itu ada juga program pelatihan kerja atau pendidikan vokasi guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program kartu prakerja dan program padat karya. Hal ini untuk mengatasi pengangguran yang jumlahnya bertambah akibat pandemi.
“Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa juga ditingkatkan serta diarahkan untuk menggunakan tenaga lokal dan produk lokal,” katanya.
Baca juga:PPKM Darurat, Menko PMK Sebut Data Penerima Bansos Sudah Lebih Rapi
Lalu juga digenjot program pemberian bantuan usaha mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.
“Pemerintah juga terus menggali potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar dapat memainkan peran lebih besar dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Maruf menekankan bahwa berbagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut hanya akan efektif apabila didukung kerja sama yang baik oleh semua elemen bangsa.
“Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
