Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rapikan Data Bansos, Pemerintah Kebut Program Satu Data
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyampaikan perkembangan terkini ihwal program Satu Data Indonesia (SDI). Salah satunya terkait kesiapan Satu Data Indonesia untuk meminimalisir eror data bantuan sosial (bansos) .
"Kita mencoba untuk meminimalisir eror-eror (dalam bantuan sosial) baik inklusi maupun eksklusi. (Seperti) yang tidak patut malah memperoleh bantuan, sementara yang semestinya mendapat bantuan, (justru) tidak mendapatkan", kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam jumpa pers usai rapat Dewan Pengarah SDI, Selasa (6/7/2021).
Suharso mengharapkan agar integrasi data bansos melalui SDI dapat membantu mengurangi tumpang tindih penerima bantuan. Pria yang juga diamanahi sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia tersebut juga melaporkan akan membentuk gugus tugas (task-force) untuk berdiskusi di level teknis dengan para pemangku kepentingan.
Tak ketinggalan, SDI akan ikut bagian dalam diskusi dengan Kementerian Sosial, yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor terkait pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pihak SDI juga turut mengkonsolidasikan integrasi keuangan pusat dan daerah bersama Menteri PPN, Menkeu, dan Mendagri. Selanjutnya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga akan dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber data antar Kementerian/Lembaga serta Daerah. Langkah ini memerlukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
Baca Juga: Kebijakan Strategis OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional saat PPKM Darurat
Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan rapat bersama sejumlah dewan yang terdiri dari Menkominfo, Mendagri, Menkeu, Mensos, Kepala BPS, Kepala BIG, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB terkait program SDI.
Meski terbilang telat lantaran Perpresnya telah ada sejak 2019, inisiasi SDI terus digulirkan untuk membantu mengintegrasikan data. "Satu Data Indonesia sangat penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Ini sesuatu yang sifatnya wajib kita sediakan, terutama bagaimana pemerintah tetap memaksimalkan kehadiran pelayanan publik," pungkasnya.
"Kita mencoba untuk meminimalisir eror-eror (dalam bantuan sosial) baik inklusi maupun eksklusi. (Seperti) yang tidak patut malah memperoleh bantuan, sementara yang semestinya mendapat bantuan, (justru) tidak mendapatkan", kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam jumpa pers usai rapat Dewan Pengarah SDI, Selasa (6/7/2021).
Suharso mengharapkan agar integrasi data bansos melalui SDI dapat membantu mengurangi tumpang tindih penerima bantuan. Pria yang juga diamanahi sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia tersebut juga melaporkan akan membentuk gugus tugas (task-force) untuk berdiskusi di level teknis dengan para pemangku kepentingan.
Tak ketinggalan, SDI akan ikut bagian dalam diskusi dengan Kementerian Sosial, yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor terkait pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pihak SDI juga turut mengkonsolidasikan integrasi keuangan pusat dan daerah bersama Menteri PPN, Menkeu, dan Mendagri. Selanjutnya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga akan dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber data antar Kementerian/Lembaga serta Daerah. Langkah ini memerlukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
Baca Juga: Kebijakan Strategis OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional saat PPKM Darurat
Sebagai informasi, Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan rapat bersama sejumlah dewan yang terdiri dari Menkominfo, Mendagri, Menkeu, Mensos, Kepala BPS, Kepala BIG, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB terkait program SDI.
Meski terbilang telat lantaran Perpresnya telah ada sejak 2019, inisiasi SDI terus digulirkan untuk membantu mengintegrasikan data. "Satu Data Indonesia sangat penting sekali, terutama di masa pandemi ini. Ini sesuatu yang sifatnya wajib kita sediakan, terutama bagaimana pemerintah tetap memaksimalkan kehadiran pelayanan publik," pungkasnya.
(ind)
Explore More