DPR Pertanyakan PMN LRT Jabodetabek, Begini Penjelasan Wamen BUMN
Jum'at, 09 Juli 2021 - 12:23 WIB
loading...
Pembebasan lahan yang terlambat mengerek naik biaya pengerjaan proyel LRT Jabodetabek. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN mencatat, skema awal pembiayaan untuk pengerjaan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek mencapai Rp33 triliun. Angka itu berasal dari pinjaman bank senilai Rp24 triliun dan ekuitas yang diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp9 triliun.
Penjelasan tersebut merespons pertanyaan salah satu anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, yang meminta penjelasan apakah PMN Rp2,7 triliun untuk pengerjaan LRT akan digunakan untuk membayar utang PT Adhi Karya atau sebagai belanja modal baru.
Baca Juga: LRT Dikerjakan Semuanya di Indonesia, Jokowi: Fondasi Bangun untuk Negara Lain
Menanggapi pertanyaan itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa dalam proses pengerjaan LRT, muncul masalah pembebasan lahan di kawasan Depo Bekasi, Jawa Barat. Saat itu, pembebasan lahan mengalami keterlambatan dan menimbulkan peningkatan biaya proyek senilai Rp2,7 triliun.
"Nah ini ada tambahan cost of fund tahun 2,7 karena ada keterlambatan pembebasan tanah untuk Depo di Bekasi. Jadi, cost-nya mendekat jadi Rp35 triliun," ujar Kartika saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR yang dikutip Jumat (9/7/2021).
Penjelasan tersebut merespons pertanyaan salah satu anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, yang meminta penjelasan apakah PMN Rp2,7 triliun untuk pengerjaan LRT akan digunakan untuk membayar utang PT Adhi Karya atau sebagai belanja modal baru.
Baca Juga: LRT Dikerjakan Semuanya di Indonesia, Jokowi: Fondasi Bangun untuk Negara Lain
Menanggapi pertanyaan itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa dalam proses pengerjaan LRT, muncul masalah pembebasan lahan di kawasan Depo Bekasi, Jawa Barat. Saat itu, pembebasan lahan mengalami keterlambatan dan menimbulkan peningkatan biaya proyek senilai Rp2,7 triliun.
"Nah ini ada tambahan cost of fund tahun 2,7 karena ada keterlambatan pembebasan tanah untuk Depo di Bekasi. Jadi, cost-nya mendekat jadi Rp35 triliun," ujar Kartika saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR yang dikutip Jumat (9/7/2021).
Lihat Juga :
