Harga Batu Bara Makin Perkasa, Haruskah PLN Waspada?
Minggu, 11 Juli 2021 - 20:42 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Faisal Basri: Utang PLN Sehat Dipakai Buat Investasi
Selanjutnya, Komaidi mengatakan, data menunjukkan bahwa kemampuan PLN menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan mengalami penurunan. Pada 2010, dengan aset Rp406 triliun PLN dapat membukukan laba Rp10,09 triliun. Sementara, pada 2020 dengan aset Rp1.589 triliun, PLN membukukan laba sebesar Rp5,99 triliun.
Dengan kondisi tersebut, ujar Komaidi, jika PLN setiap tahunnya diasumsikan dapat membukukan laba sebesar Rp10 triliun dan seluruhnya digunakan untuk membayar utang, maka akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk melunasi seluruh utangnya. Karena itu, kata dia, penyelesaian utang PLN perlu dipercepat dengan cara mengurangi belanja modal dan/atau menjual sebagian aset yang dimiliki.
"Mencermati permasalahan tersebut, ReforMiner menilai pemerintah perlu lebih proporsional dalam memperlakukan PLN. Pemerintah perlu lebih tertib memisahkan mana administrasi negara dan mana administrasi usaha (BUMN). Kebijakan subsidi untuk PLN tidak dapat hanya berdasarkan ruang fiskal yang ada, tetapi perlu konsisten dengan ketentuan UU Keuangan Negara bahwa kerugian usaha yang timbul akibat selisih harga wajar dan harga penugasan harus diganti penuh oleh negara," pungkasnya.
![Harga Batu Bara Makin Perkasa, Haruskah PLN Waspada?]()
Selanjutnya, Komaidi mengatakan, data menunjukkan bahwa kemampuan PLN menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan mengalami penurunan. Pada 2010, dengan aset Rp406 triliun PLN dapat membukukan laba Rp10,09 triliun. Sementara, pada 2020 dengan aset Rp1.589 triliun, PLN membukukan laba sebesar Rp5,99 triliun.
Dengan kondisi tersebut, ujar Komaidi, jika PLN setiap tahunnya diasumsikan dapat membukukan laba sebesar Rp10 triliun dan seluruhnya digunakan untuk membayar utang, maka akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk melunasi seluruh utangnya. Karena itu, kata dia, penyelesaian utang PLN perlu dipercepat dengan cara mengurangi belanja modal dan/atau menjual sebagian aset yang dimiliki.
"Mencermati permasalahan tersebut, ReforMiner menilai pemerintah perlu lebih proporsional dalam memperlakukan PLN. Pemerintah perlu lebih tertib memisahkan mana administrasi negara dan mana administrasi usaha (BUMN). Kebijakan subsidi untuk PLN tidak dapat hanya berdasarkan ruang fiskal yang ada, tetapi perlu konsisten dengan ketentuan UU Keuangan Negara bahwa kerugian usaha yang timbul akibat selisih harga wajar dan harga penugasan harus diganti penuh oleh negara," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
