Stop PPKM Darurat Apa Diperpanjang? Luhut: Bukan Pilihan Mudah
Selasa, 20 Juli 2021 - 18:38 WIB
loading...
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat Jawa dan Bali. Padahal, per Selasa 20 Juli 2021, pemberlakuan PPKM darurat di dua kawasan tersebut telah berakhir. Sebelumnya, periode penerapan pembatasan massa tersebut berlaku 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi Covid-19 harian.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, setiap kebijakan yang sudah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Termasuk PPKM darurat Jawa Bali yang sudah diberlakukan selama dua pekan lamanya.
"Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari," ujar Luhut melalui akun Instagramnya, Selasa (20/7/2021).
Baca Juga: Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut Minta Saran UI, UGM hingga para Dokter
Dia mencatat, bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM darurat diperpanjang atau diakhiri. Sebab, ada pertimbangan pemerintah dengan kondisi di lapangan, misalnya tingkat penyebaran virus dan fasilitas kesehatan.
"Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19," tutur dia.
Di sisi ekonomi makro, Luhut mengakui, PPKM darurat berdampak signifikan. Karenanya, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan seluruh jajaran menteri untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.
Sebanyak Rp 39,1 triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial seperti, pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM. Kemudian, tambahan anggaran Kartu Prakerja, subsidi listrik rumah tangga, perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.
Baca Juga: Jokowi Beri Restu Rektor UI Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
Selain itu, ada penambahan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan. "Seluruh kementerian dan lembaga terkait sedang evaluasi tentang langkah lebih lanjut terkait PPKM darurat," kata dia.
"Saya dan tentunya seluruh K/L terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bisa segera diterima," tutur dia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, setiap kebijakan yang sudah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Termasuk PPKM darurat Jawa Bali yang sudah diberlakukan selama dua pekan lamanya.
"Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari," ujar Luhut melalui akun Instagramnya, Selasa (20/7/2021).
Baca Juga: Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut Minta Saran UI, UGM hingga para Dokter
Dia mencatat, bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM darurat diperpanjang atau diakhiri. Sebab, ada pertimbangan pemerintah dengan kondisi di lapangan, misalnya tingkat penyebaran virus dan fasilitas kesehatan.
"Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19," tutur dia.
Di sisi ekonomi makro, Luhut mengakui, PPKM darurat berdampak signifikan. Karenanya, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan seluruh jajaran menteri untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.
Sebanyak Rp 39,1 triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial seperti, pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM. Kemudian, tambahan anggaran Kartu Prakerja, subsidi listrik rumah tangga, perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.
Baca Juga: Jokowi Beri Restu Rektor UI Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
Selain itu, ada penambahan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan. "Seluruh kementerian dan lembaga terkait sedang evaluasi tentang langkah lebih lanjut terkait PPKM darurat," kata dia.
"Saya dan tentunya seluruh K/L terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bisa segera diterima," tutur dia.
(nng)
Lihat Juga :
