Dongkrak Kapasitas SDM, PT PII Kick Off Program Secondment Kemenkeu Periode II 2021
loading...
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan sinergi kelembagaan serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan RI dan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, pada (26/7), Kementerian Keuangan bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melaksanakan Kick Off Program Secondment Periode II 2021.
Selain PT PII, program Secondment ini juga dilaksanakan oleh SMV Kemenkeu lainnya yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI, Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF.
Program Secondment ini meliputi magang/praktik kerja, detasering (secondment), pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kemenkeu dan SMV Kemenkeu, dimana periode II ini akan berlangsung selama tiga bulan dari Juli hingga Oktober 2021 mendatang.
Mengawali program ini, Kemenkeu melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan SMV Kemenkeu pada Sabtu (24/2) telah melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting program Secondment yang pertama dan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama dengan PT PII, PT SMI, PT SMF, LPEI dan LMAN yang dimaksudkan untuk memperluas cakupan Program Secondment kepada SMV Kenterian Keuangan.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo dalam sambutannya pada acara Kick Off tersebut menyampaikan, bahwa PT PII menyambut baik dan sangat mendukung program Secondment ini yang mana akan saling mengenalkan para peserta Secondment mengenai aspek pengelolaan APBN dari sisi Kemenkeu dan aspek pengelolaan usaha dan mandat dari SMV Kemenkeu dan pola integrasi dalam mendukung kebijakan Kemenkeu kedepan.
“Dalam program Secondment ini, kami akan memulai dengan tahapan untuk melakukan capacity building mengenai KPBU yang akan dilaksanakan IIGF Institute sebagai unit kerja PT PII yang selama ini telah berperan melakukan kegiatan riset, capacity building dan outreach tentang KPBU kepada stakeholder. IIGF Institute telah menjadi Authorized Training Organization (ATO) dari APMG yang merupakan lembaga yang ditunjuk ADB & World Bank untuk melaksanakan diseminasi mengenai Public Private Partnership (PPP)/KPBU," jelas Sutopo.
Sutopo menambahkan, melalui capacity building ini, peserta akan dapat mempelajari skema KPBU secara best practice internasional sesuai framework APMG sehingga dapat melanjutkan untuk program sertifikasi sebagai bekal pertama untuk peserta Secondment yg belum mengikuti program CP3P (PPP Certifications Program).
Lebih lanjut peserta berkesempatan untuk mempelajari bagaimana mekanisme penjaminan PT PII baik KPBU dan Non KPBU, advisory, dan bagaimana kaitannya antara penjaminan PT PII sebagai single window penjaminan Pemerintah dengan strategi pengelolaan APBN untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional.
Kepala Biro SDM Kemenkeu, Rukijo menyampaikan, terima kasih atas kesediaan dan dukungan dari SMV Kementerian Keuangan salah satu nya PT PII, utamanya untuk meningkatkan eksposur dan pemahaman peserta Secondment atas mandat PT PII sebagai SMV Kemenkeu dan bagaimana perannya dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah khususnya di bidang infrastruktur dan penguatan ekonomi nasional.
Selain PT PII, program Secondment ini juga dilaksanakan oleh SMV Kemenkeu lainnya yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI, Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF.
Program Secondment ini meliputi magang/praktik kerja, detasering (secondment), pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kemenkeu dan SMV Kemenkeu, dimana periode II ini akan berlangsung selama tiga bulan dari Juli hingga Oktober 2021 mendatang.
Mengawali program ini, Kemenkeu melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan SMV Kemenkeu pada Sabtu (24/2) telah melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting program Secondment yang pertama dan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama dengan PT PII, PT SMI, PT SMF, LPEI dan LMAN yang dimaksudkan untuk memperluas cakupan Program Secondment kepada SMV Kenterian Keuangan.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo dalam sambutannya pada acara Kick Off tersebut menyampaikan, bahwa PT PII menyambut baik dan sangat mendukung program Secondment ini yang mana akan saling mengenalkan para peserta Secondment mengenai aspek pengelolaan APBN dari sisi Kemenkeu dan aspek pengelolaan usaha dan mandat dari SMV Kemenkeu dan pola integrasi dalam mendukung kebijakan Kemenkeu kedepan.
“Dalam program Secondment ini, kami akan memulai dengan tahapan untuk melakukan capacity building mengenai KPBU yang akan dilaksanakan IIGF Institute sebagai unit kerja PT PII yang selama ini telah berperan melakukan kegiatan riset, capacity building dan outreach tentang KPBU kepada stakeholder. IIGF Institute telah menjadi Authorized Training Organization (ATO) dari APMG yang merupakan lembaga yang ditunjuk ADB & World Bank untuk melaksanakan diseminasi mengenai Public Private Partnership (PPP)/KPBU," jelas Sutopo.
Sutopo menambahkan, melalui capacity building ini, peserta akan dapat mempelajari skema KPBU secara best practice internasional sesuai framework APMG sehingga dapat melanjutkan untuk program sertifikasi sebagai bekal pertama untuk peserta Secondment yg belum mengikuti program CP3P (PPP Certifications Program).
Lebih lanjut peserta berkesempatan untuk mempelajari bagaimana mekanisme penjaminan PT PII baik KPBU dan Non KPBU, advisory, dan bagaimana kaitannya antara penjaminan PT PII sebagai single window penjaminan Pemerintah dengan strategi pengelolaan APBN untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional.
Kepala Biro SDM Kemenkeu, Rukijo menyampaikan, terima kasih atas kesediaan dan dukungan dari SMV Kementerian Keuangan salah satu nya PT PII, utamanya untuk meningkatkan eksposur dan pemahaman peserta Secondment atas mandat PT PII sebagai SMV Kemenkeu dan bagaimana perannya dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah khususnya di bidang infrastruktur dan penguatan ekonomi nasional.