Pesan Menteri ESDM ke Srikandi BPH Migas yang Baru Dilantik
Senin, 09 Agustus 2021 - 11:50 WIB
loading...
Kepala BPH Migas Erika Retnowati. Foto/Ist/www.esdm.go.id
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif berpesan kepada jajaran pimpinan dan komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar terus melakukan inovasi dan terobosan kebijakan karena tantangan yang dihadapi akan semakin besar.
"Saya berharap tugas, fungsi dan tanggung jawab BPH Migas dapat dijalankan dengan baik, mulai dari menyelesaikan isu-isu yang berkembang dengan program strategis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota BPH Migas periode 2021-2025 serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ESDM, Senin (9/8/2021).
Sebagai catatan, dengan pelantikan ini, BPH Migas kini memiliki pimpinan baru yakni Erika Retnowati yang merupakan perempuan pertama yang menahkodai lembaga tersebut.
Arifin menjelaskan, program Pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI merupakan hal yang mutlak dilakukan. Saat ini baru sekitar 42,7% kecamatan yang memiliki penyalur BBM.
Baca juga: Menteri ESDM Lantik Ketua dan Anggota BPH Migas 2021-2025
Selain dengan melakukan akselerasi BBM satu harga, juga diperlukan terobosan untuk mempercepat ketersediaan penyalur BBM. Salah satunya dengan memberikan ruang bagi keterlibatan BUMD, UMKM maupun kelompok masyarakat setempat, melalui pengaturan dan fasilitasi yang tepat.
Isu lain yang perlu diperhatikan seperti monitoring dan evaluasi penyediaan cadangan operasional BBM, perubahan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta peraturan pelaksanaannya, regulasi terkait cadangan BBM Nasional dalam rangka ketahanan energi serta perlu diatur penempatan tangki BBM milik badan usaha di kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) dan kawasan timur Indonesia.
Sementara di bidang gas bumi perlu segera menyelesaikan Proyek Strategis Nasional khususnya terkait dengan transmisi gas bumi untuk mengintegrasikan infrastruktur gas bumi nasional, sehingga gas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.
Di samping itu, dalam rangka mewujudkan harga gas bumi yang lebih affordable bagi konsumen terutama industri tertentu, Menteri ESDM mengharapkan BPH Migas dapat segera menetapkan tarif pengangkutan (toll fee) di beberapa ruas yang masih belum diselesaikan.
"Perlu dilakukan evaluasi tarif toll fee pada seluruh ruas pipa untuk meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan agar harga gas di plant gate dapat lebih ekonomis sesuai arahan presiden," tandasnya.
Baca juga: 34 TKA China Masuk saat PPKM Level 4, DPR Tagih Penjelasan Menkumham
Terkait dengan Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, sinkronisasi perizinan dan Hak Khusus, serta isu-isu penting lainnya memerlukan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelesaiannya.
"Termasuk pada saat BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi terkait pengaturan dan penetapan pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi melalui lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi dalam rangka pemberian Hak Khusus," paparnya.
Terakhir, Arifin berpesan, agar terus dilakukan perbaikan tata kelola dalam pengelolaan kegiatan hilir minyak dan gas bumi, termasuk internal BPH Migas. "Dalam melaksanakan tugas, agar BPH Migas dapat membangun sinergi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian ESDM dan Instansi terkait lainnya," tandasnya.
"Saya berharap tugas, fungsi dan tanggung jawab BPH Migas dapat dijalankan dengan baik, mulai dari menyelesaikan isu-isu yang berkembang dengan program strategis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota BPH Migas periode 2021-2025 serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ESDM, Senin (9/8/2021).
Sebagai catatan, dengan pelantikan ini, BPH Migas kini memiliki pimpinan baru yakni Erika Retnowati yang merupakan perempuan pertama yang menahkodai lembaga tersebut.
Arifin menjelaskan, program Pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI merupakan hal yang mutlak dilakukan. Saat ini baru sekitar 42,7% kecamatan yang memiliki penyalur BBM.
Baca juga: Menteri ESDM Lantik Ketua dan Anggota BPH Migas 2021-2025
Selain dengan melakukan akselerasi BBM satu harga, juga diperlukan terobosan untuk mempercepat ketersediaan penyalur BBM. Salah satunya dengan memberikan ruang bagi keterlibatan BUMD, UMKM maupun kelompok masyarakat setempat, melalui pengaturan dan fasilitasi yang tepat.
Isu lain yang perlu diperhatikan seperti monitoring dan evaluasi penyediaan cadangan operasional BBM, perubahan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, beserta peraturan pelaksanaannya, regulasi terkait cadangan BBM Nasional dalam rangka ketahanan energi serta perlu diatur penempatan tangki BBM milik badan usaha di kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) dan kawasan timur Indonesia.
Sementara di bidang gas bumi perlu segera menyelesaikan Proyek Strategis Nasional khususnya terkait dengan transmisi gas bumi untuk mengintegrasikan infrastruktur gas bumi nasional, sehingga gas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.
Di samping itu, dalam rangka mewujudkan harga gas bumi yang lebih affordable bagi konsumen terutama industri tertentu, Menteri ESDM mengharapkan BPH Migas dapat segera menetapkan tarif pengangkutan (toll fee) di beberapa ruas yang masih belum diselesaikan.
"Perlu dilakukan evaluasi tarif toll fee pada seluruh ruas pipa untuk meningkatkan efisiensi biaya pengangkutan agar harga gas di plant gate dapat lebih ekonomis sesuai arahan presiden," tandasnya.
Baca juga: 34 TKA China Masuk saat PPKM Level 4, DPR Tagih Penjelasan Menkumham
Terkait dengan Penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, sinkronisasi perizinan dan Hak Khusus, serta isu-isu penting lainnya memerlukan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelesaiannya.
"Termasuk pada saat BPH Migas menjalankan tugas dan fungsi terkait pengaturan dan penetapan pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi melalui lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi dalam rangka pemberian Hak Khusus," paparnya.
Terakhir, Arifin berpesan, agar terus dilakukan perbaikan tata kelola dalam pengelolaan kegiatan hilir minyak dan gas bumi, termasuk internal BPH Migas. "Dalam melaksanakan tugas, agar BPH Migas dapat membangun sinergi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian ESDM dan Instansi terkait lainnya," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
