BBPP Ketindan Kawal Pelatihan Petani dan Penyuluh terkait KUR dan Pemupukan

JAKARTA - Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan pada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Mengingat posisi UMKM sebagai sektor unggulan penopang perekonomian nasional, yang menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat khususnya petani, nelayan, peternak, penambang, perajin, pedagang dan jasa.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi pada debitur perseorangan, badan usaha, maupun kelompok usaha yang mensyaratkan produktif dan layak.

(Baca juga:Kementan Dorong Pengembangan Karier Penyuluh THL-TBPP)

“Namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup,” ujar Nurlela, widyaiswara Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan yang bertindak sebagai penyelenggara Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh tahun 2021. BBPP Ketindan merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) .

Pelatihan juga melibatkan perbankan BUMN yakni BNI, Mandiri dan BRI. Perwakilan dari pihak perbankan tersebut mengulas topik KUR sektor pertanian sebagai program prioritas pemerintah bagi petani mengelola hulu ke hilir.

(Baca juga:Kementan Siap Gelar Pelatihan Bagi Petani dan Penyuluh untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyuluh pertanian seharusnya terus belajar mengembangkan kapasitas dan kompetensi serta aktif belajar bersama masyarakat. Penyuluh juga harus menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah untuk mendukung sukses kebijakan dan program sektor pertanian.

Demikian arahan Presiden saat membuka Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh tahun 2021, Jumat (6/8). Kegiatan pelatihan ini dilakukan secara daring yang dihadiri Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di PPMKP Ciawi, Bogor.

(Baca juga:Patuhi PPKM, Kementan Tunda Keberangkatan Petani Magang ke Jepang)

“Pemerintah berkomitmen mendorong pertanian menjadi sektor yang menguntungkan dan mensejahterakan petani maka jangan bergerak di hulu atau on farm saja, juga masuk ke hilir untuk pengolahan pascapanen sampai pengemasan dan perdagangan,” kata Presiden Jokowi.