China Ambil Tindakan Keras pada Sektor Bisnis

BEIJING - Pemerintah China telah meluncurkan rencana lima tahun ke depan yang menguraikan regulasi lebih ketat, dimana sebagian besar menyasar sektor ekonomi nya. Aturan yang dirilis ini meliputi beberapa bidang, termasuk keamanan nasional, teknologi dan praktik monopoli dalam berbisnis.

Seperti dikutip dari BBC, rencana ini datang setelah Beijing mulai menargetkan industri teknologi dan pendidikan terkait pengetatan. Dokumen tersebut merujuk pernyataan Chairman Mao saat China merayakan 100 tahun Partai Komunis di negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia itu.

Baca Juga: Google Digugat 37 Negara Bagian AS, Dinilai Lakukan Monopoli

Dikabarkan ada 10 poin yang bakal diterapkan hingga akhir 2025, namun perilisannya terlambat pada hari Rabu oleh Dewan Negara China dan Komite Pusat Partai Komunis. Dikatakan juga Undang-undang (UU) bakal diperkuat pada sektor-sektor penting seperti sains dan inovasi teknologi, budaya serta pendidikan.

Rencana itu juga sebagai bagian dari upaya pemerintah China mengatasi monopoli dan "aturan hukum terkait asing". Peraturan yang berkaitan dengan ekonomi digital China, termasuk keuangan digital, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data, cloud computing dan lain sebagainya juga akan ditinjau.

Pengumuman ini menimbulkan kekhawatiran baru bahwa tindakan keras Beijing terhadap perusahaan teknologi dan pendidikan swasta, bakal terus meluas dalam tahun-tahun mendatang.

Saham-saham di banyak perusahaan China yang terdaftar pada bursa Amerika Serikat (AS), Hong Kong dan China daratan telah mengalami penurunan tajam tahun ini seiring mencuatnya kekhawatiran investor atas rencana tindakan keras China.

Beijing sendiri telah melakukan penyelidikan anti-monopoli ke beberapa perusahaan teknologi terbesar di negara itu dan mengambil tindakan terhadap berbagai sektor bisnis lainnya.

Pada bulan April, raksasa teknologi Alibaba menerima denda USD2,8 miliar dan menjadi rekor. Hal itu setelah penyelidikan menemukan bahwa Alibaba telah menyalahgunakan posisi pasar yang dominan selama bertahun-tahun.

Bulan lalu, Tencent diminta untuk mengakhiri kesepakatan lisensi musik eksklusif dengan label rekaman di seluruh dunia. Juga pada bulan Juli, beberapa platform online terbesar di negara itu - Kuaishou, Tencent QQ, Taobao alibaba dan Weibo - diperintahkan untuk menghapus konten terkait anak yang tidak pantas.

Minggu ini, pihak berwenang China juga telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap layanan kuliah setelah sekolah menawarkan guru private.

Selama inspeksi baru-baru ini, satu orang dan enam lembaga dihukum karena menawarkan bimbingan belajar setelah sekolah tanpa izin yang melanggar peraturan, kata Komisi Pendidikan Kota Beijing dalam sebuah pernyataan awal pekan kemarin.

Bulan lalu, Beijing meluncurkan perombakan besar-besaran pada sektor bimbingan belajar swasta China senilai USD120 miliar. Dimana semua lembaga yang menawarkan uang sekolah pada kurikulum sekolah akan terdaftar sebagai organisasi nirlaba.

Baca Juga: Pesaing Tesla, Mobil Listrik Asal China Li Auto IPO di Bursa Hongkong

Aturan baru tersebut mengatakan: "Lembaga bimbingan belajar mata pelajaran kurikulum tidak diperbolehkan untuk go public untuk pembiayaan; perusahaan tercatat tidak boleh berinvestasi di institusi, dan modal asing dilarang pada lembaga tersebut."

Sementara itu, minggu ini pengawas perbankan dan asuransi China meningkatkan regulasi perusahaan asuransi online, menurut kantor berita Caixin.

Komisi Pengatur Perbankan dan Asuransi China memerintahkan perusahaan untuk menghentikan pemasaran dan harga yang tidak sesuai atau bakal menghadapi "hukuman berat."