Gara-Gara Corona, Jutaan Orang di Pulau Jawa Terancam Jatuh Miskin

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi angka kemiskinan secara nasional akan terus bertambah akibat pandemi virus corona (Covid-19). Penduduk miskin di Pulau Jawa diprediksi bertambah 2,13 juta orang pada tahun ini dalam skenario sangat berat.

Sementara untuk skenario berat, angka penduduk miskin hanya akan bertambah 0,64 juta orang. Direktur Dana Transfer Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Putut Hari Satyaka mengatakan, peningkatan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa terbanyak di antara pulau lainnya karena Jawa menjadi pusat penyebaran virus corona.

"Sementara angka kemiskinan di Pulau Sumatera diprediksi naik 0,85 juta orang dalam skenario sangat berat dan 0,28 juta orang dalam skenario berat," kata Putut di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

(Baca Juga: Dihantam Corona, Kemiskinan di Pangkalpinang Naik 100%)

Dia melanjutkan, untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, angka kemiskinan dalam skenario sangat berat naik 0,25 juta orang dan skenario berat naik 0,07 juta orang. Sementara di Sulawesi untuk skenario sangat berat naik 0,24 juta orang dan skenario berat naik 0,07 juta orang.

Di Kalimantan, untuk skenario sangat berat angka kemiskinan akan naik 0,18 juta orang dan skenario berat 0,06 juta orang. Terakhir di Maluku dan Papua untuk skenario sangat berat nakk 0,13 juta orang dan berat naik 0,04 juta orang.

"Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah Pulau Jawa juga berdampak pada terganggunya aktivitas bisnis. Paling berat di Jawa, sebab epicentrum Covid-19 memang di Jawa. Tapi bukan berarti daerah lain enggak kena dampak yang berat. Sumatera (terdampak) berat," katanya.

Putut melanjutkan, untuk mencegah terjadinya skenario berat dan sangat berat tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipasi. Salah satunya memperkuat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). "Pemerintah telah berupaya dengan berbagai rancangan strategi dan kebijakan dan yang terkait kebijakan keuangan. Bansos ratusan triliun, penanganan perlindungan daya beli ratusan triliun," tandasnya.