Masih Besar, Potensi Migas RI Jadi Peluang Pembiayaan Perbankan

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) memastikan potensi minyak dan gas bumi ( migas ) dalam negeri masih besar. Sementara, kebutuhan migas nasional pun diprediksi terus bertambah hingga 2050 mendatang.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, kebutuhan minyak nasional diprediksi meningkat 139% dari saat ini yang sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), menjadi 3,9 juta bph pada 2050. Sementara konsumsi gas juga diperkirakan tumbuh dari sekitar 6.000 MMSCFD saat ini menjadi 26.000 MMSCFD pada 2050 atau melonjak 298%.



Tak hanya untuk kebutuhan energi, sumber daya migas juga dibutuhkan untuk bahan baku sektor industri, khususnya petrokimia. Karena itu, pengembangan potensi hidrokarbon yang ada di dalam negeri perlu dilakukan.

"Dalam hal ini, peran investasi sektor hulu migas tentu menjadi krusial untuk mewujudkan hal tersebut. Apalagi saat ini Pemerintah juga tengah mengejar target produksi minyak 1 juta bph dan gas 12 BSCFD pada 2030," ungkap Dwi dalam webinar bertajuk "Arah Baru Industri Migas, Peran Perbankan Nasional di Industri Hulu Migas", Kamis (19/8/2021).

Untuk itu, lanjut Dwi, perbankan nasional memiliki peran penting, yakni untuk membantu memenuhi pembiayaan bagi industri hulu migas. Besarnya potensi yang dimiliki serta masih tingginya kebutuhan migas seharusnya cukup menarik bagi perbankan untuk membiayai sektor ini.

Namun, Dwi juga mengingatkan bahwa industri hulu migas selain merupakan industri dengan investasi besar, juga memiliki tingkat risiko yang juga tinggi. Karena itu, SKK Migas berharap perbankan nasional dapat memberikan tingkat bunga kredit yang kompetitif.

"Struktur investasi dengan jangka waktu panjang dapat disikapi sektor perbankan dengan menawarkan rate bunga yang kompetitif, sehingga bank nasional bisa bersaing dengan bank asing dalam membiayai industri hulu migas," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Kelembagaan dan BUMN Bank BRI Agus Noorsanto mengatakan bahwa perbankan nasional, khususnya anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menilai industri hulu migas masih menarik untuk dibiayai. Agus pun menegaskan bahwa pihaknya sebagai anggota Himbara siap mendukung pembiayaan dan kebutuhan layanan perbankan lainnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Dia menegaskan, hingga Mei 2021 jumlah kredit yang dikucurkan pada sektor pertambangan, termasuk sektor hulu migas mencapai Rp128 triliun. Kendati turun 12,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp147 triliun, sektor hulu migas bagi industri pembiayaan menurutnya tetap memikat. Bahkan, kata dia, pemerintah harusnya mendorong KKKS untuk melibatkan bank-bank nasional, khususnya Himbara untuk memenuhi kebutuhan finansial ataupun layanan perbankan.



"Harapannya agar bagaimana peran industri perbankan, khususnya Himbara bisa meningkat pada industri hulu migas, ini juga dalam rangka untuk mendukung peningkatan penerimaan negara. Jadi KKKS dan industri penunjangnya perlu mengutamakan penggunaan bank negara dalam memenuhi transaksi perbankan," tandasnya.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan juga menilai bahwa industri hulu migas dan industri jasa penunjang lainnya masih tetap potensial untuk didanai perbankan. Bahkan kebutuhan investasi untuk sektor hulu migas menurutnya tetap besar lantaran Indonesia masih belum bisa sepenuhnya beralih ke energi baru terbarukan.

Mamit menambahkan, target realisasi investasi sektor hulu migas yang ditetapkan pemerintah tahun 2021 adalah USD12,38 miliar. Hingga semester I/2021, baru terealisasi USD4,92 miliar. Realisasi investasi ini belum termasuk industri jasa penunjangnya.

"Artinya nilai kebutuhan investasinya masih sangat besar. Nah ini peluang bagi industri perbankan untuk meningkatkan investasinya di hulu migas," ujarnya.