Tak Hanya Perspektif Ekonomi, Skema New Normal Butuh Green Map
Jum'at, 29 Mei 2020 - 19:52 WIB
loading...
A
A
A
"Pinjaman dengan bunga untuk modal UMKM, Nelayan dan Petani itu memberatkan. Harusnya bantuan modal tanpa syarat yang harus diberikan kepada mereka. Pinjaman dengan bunga sama saja dengan Pinjaman online (aplikasi online). Ini yang harus diubah, Jika pusat tidak mampu maka daerah bisa sinergis melalui keuangan daerah. BLT sektor ekonomi salah satunya," tegas Yanuar.
Yanuar menyampaikan sektor agama, Mendagri seharusnya bekerja sama dengan Menteri Agama untuk ditiap wilayah wajib membuat konsep protokol yang sesuai terutama dipusat keagamaan seperti pesantren, balai keagamaan dan tempat ibadah. Menurutnya ada ketakutan di kalangan ulama dan pemuka agama untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan.
Walaupun, protokol kesehatan terkait Covid-19 ini disosialisasikan ke daerah tapi belum ada pedoman khusus yang dibuat secara baku. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan organisasi keagamaan untuk menjamin ibadah dan aktivitas kegamaan hingga ke desa-desa.
"Kalangan Kyai, Ulama dan pemuka agama kesulitan dalam penyelenggaran ibadah. Perlu adanya fasilitas kesehatan khusus yang berada di pesantren, madrasah, sekolah agama lainnya sehingga penanganan menjadi khusus. Ini perlu kerjasama dengan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi agama yang ada di Indonesia," tegasnya.
Kehidupan budaya dan politik juga membutuhkan sebuah pedoman khusus. Indonesia dengan beragam suku dan budaya yang seringkali melibatkan banyak orang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Apakah kegiatan budaya juga harus dihentikan pasca pendemi Covid-19 dan perlu adanya perhatian khusus. Begitu juga dengan kehidupan politik. Banyaknya aktivitas yang melibatkan orang banyak juga harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran BNPB namun, belum ada langkah konkrit mengenai penyebaran informasi di daerah jelang penyelenggaraan Pilkada.
Yanuar menyampaikan sektor agama, Mendagri seharusnya bekerja sama dengan Menteri Agama untuk ditiap wilayah wajib membuat konsep protokol yang sesuai terutama dipusat keagamaan seperti pesantren, balai keagamaan dan tempat ibadah. Menurutnya ada ketakutan di kalangan ulama dan pemuka agama untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan.
Walaupun, protokol kesehatan terkait Covid-19 ini disosialisasikan ke daerah tapi belum ada pedoman khusus yang dibuat secara baku. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan organisasi keagamaan untuk menjamin ibadah dan aktivitas kegamaan hingga ke desa-desa.
"Kalangan Kyai, Ulama dan pemuka agama kesulitan dalam penyelenggaran ibadah. Perlu adanya fasilitas kesehatan khusus yang berada di pesantren, madrasah, sekolah agama lainnya sehingga penanganan menjadi khusus. Ini perlu kerjasama dengan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi agama yang ada di Indonesia," tegasnya.
Kehidupan budaya dan politik juga membutuhkan sebuah pedoman khusus. Indonesia dengan beragam suku dan budaya yang seringkali melibatkan banyak orang menyebabkan kebingungan di masyarakat. Apakah kegiatan budaya juga harus dihentikan pasca pendemi Covid-19 dan perlu adanya perhatian khusus. Begitu juga dengan kehidupan politik. Banyaknya aktivitas yang melibatkan orang banyak juga harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran BNPB namun, belum ada langkah konkrit mengenai penyebaran informasi di daerah jelang penyelenggaraan Pilkada.
Lihat Juga :