Berbagi Beban, Sri Mulyani Pastikan BI Borong SBN Pemerintah
Selasa, 24 Agustus 2021 - 11:06 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat untuk kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III, guna menangani masalah keuangan negara di tengah kondisi penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, sebelumnya pemerintah dan BI juga sudah melakukan SKB Jilid I dan SKB Jilid II, berdasarkan landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, Undang-undang tentang Bank Indonesia, dan Undang-undang tentang Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Pemerintah dan BI berkoordinasi untuk kemudian BI bisa berpartisipasi aktif di dalam pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana, termasuk kontribusi di dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (24/8/2021).
Baca juga: Ciptakan Sistem Pembayaran yang Sehat, BI Rilis Beleid Anyar
Saat ini pemerintah telah melakukan persetujuan untuk membuat SKB Jilid III, dengan menggunakan landasan hukum yang sama yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendekatan Perppu Nomor 1, Undang-undang Bank Indonesia yang sudah beberapa kali diubah, Undang-undang mengenai Surat Utang Negara Nomor 24 tahun 2002, dan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, sebelumnya pemerintah dan BI juga sudah melakukan SKB Jilid I dan SKB Jilid II, berdasarkan landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, Undang-undang tentang Bank Indonesia, dan Undang-undang tentang Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Pemerintah dan BI berkoordinasi untuk kemudian BI bisa berpartisipasi aktif di dalam pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana, termasuk kontribusi di dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (24/8/2021).
Baca juga: Ciptakan Sistem Pembayaran yang Sehat, BI Rilis Beleid Anyar
Saat ini pemerintah telah melakukan persetujuan untuk membuat SKB Jilid III, dengan menggunakan landasan hukum yang sama yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendekatan Perppu Nomor 1, Undang-undang Bank Indonesia yang sudah beberapa kali diubah, Undang-undang mengenai Surat Utang Negara Nomor 24 tahun 2002, dan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Lihat Juga :
