Subsidi LPG 3 Kg dan Solar Diganti Langsung ke Penerima Mulai Tahun 2022
Selasa, 24 Agustus 2021 - 21:25 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan pada tahun 2022, kebijakan subsidi energi seperti LPG 3 Kg dan solar akan diarahkan lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022.
Lebih lanjut Mantan Direktur Bank Dunia itu menerangkan, pelaksanaan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
"Selanjutnya, Pemerintah juga mengapresiasi pandangan agar subsidi solar juga diarahkan menjadi subsidi berbasis orang," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (24/8/2021).
Baca Juga: Banyak Salah Sasaran, DPR Minta Perbaiki Data Penerima Subsidi LPG 3 Kg
Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran. Sejalan dengan pandangan F-PKB, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegerasi dengan data sasaran penerima subsidi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan.
"Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PPP yang mendukung pelaksanaan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik," bebernya.
Baca Juga: Komisi VII Minta Agar BPK Lakukan Audit Subsidi Energi
Pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah optimis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program maka program perlinsos akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
"Kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19," pungkasnya
Sebelumnya, reformasi subsidi energi kerap dibicarakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Badan Anggaran DPR RI memberikan usulan terkait metode penyaluran subsidi pada tahun 2022.
Salah satu metode yang direkomendasikan adalah metode sidik jari atau biometrik wajah, yang diintegrasikan dengan KPM bansos dalam DTKS. Metode ini mengganti kartu yang selama ini dimiliki KPM.
Lebih lanjut Mantan Direktur Bank Dunia itu menerangkan, pelaksanaan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
"Selanjutnya, Pemerintah juga mengapresiasi pandangan agar subsidi solar juga diarahkan menjadi subsidi berbasis orang," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (24/8/2021).
Baca Juga: Banyak Salah Sasaran, DPR Minta Perbaiki Data Penerima Subsidi LPG 3 Kg
Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran. Sejalan dengan pandangan F-PKB, Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegerasi dengan data sasaran penerima subsidi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan.
"Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, dan F-PPP yang mendukung pelaksanaan reformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik," bebernya.
Baca Juga: Komisi VII Minta Agar BPK Lakukan Audit Subsidi Energi
Pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah optimis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program maka program perlinsos akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
"Kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19," pungkasnya
Sebelumnya, reformasi subsidi energi kerap dibicarakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Badan Anggaran DPR RI memberikan usulan terkait metode penyaluran subsidi pada tahun 2022.
Salah satu metode yang direkomendasikan adalah metode sidik jari atau biometrik wajah, yang diintegrasikan dengan KPM bansos dalam DTKS. Metode ini mengganti kartu yang selama ini dimiliki KPM.
(akr)
Lihat Juga :
