Pemerintah Siap Terapkan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
Selasa, 24 Agustus 2021 - 22:18 WIB
loading...
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa , menyatakan pemerintah berkomitmen melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial , sehingga menjadi lebih inklusif, tepat sasaran, berkesinambungan, dan adaptif di masa yang akan datang.
Terdapat dua pilar penting dalam Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Pertama, yaitu transformasi data sasaran menuju Registrasi Sosial-Ekonomi, dengan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh. Registrasi Sosial-Ekonomi juga bertujuan menjangkau kelompok miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mutakhir, serta relevan dan sinkron dengan Data Administrasi Kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kedua, adalah integrasi program perlindungan sosial untuk mengurangi fragmentasi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan salah satu upaya yang mendukung integrasi program. Bappenas juga telah merancang inisiatif Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) yang memperkuat peran Puskesos-SLR melalui platform open source SEPAKAT Desa/Kelurahan.
Baca Juga : Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat LPKR Terus Salurkan Bantuan
“DMD/K meningkatkan kapasitas desa/kelurahan dalam mengelola data penduduk miskin dan merencanakan program desa dan kelurahan yang lebih berpihak pada kelompok rentan,” kata Suharso Monoarfa di dalam webinar bertema ‘Praktik Baik Puskesos-SLRT dalam Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional’ di Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Terdapat dua pilar penting dalam Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Pertama, yaitu transformasi data sasaran menuju Registrasi Sosial-Ekonomi, dengan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh. Registrasi Sosial-Ekonomi juga bertujuan menjangkau kelompok miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mutakhir, serta relevan dan sinkron dengan Data Administrasi Kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kedua, adalah integrasi program perlindungan sosial untuk mengurangi fragmentasi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan salah satu upaya yang mendukung integrasi program. Bappenas juga telah merancang inisiatif Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) yang memperkuat peran Puskesos-SLR melalui platform open source SEPAKAT Desa/Kelurahan.
Baca Juga : Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat LPKR Terus Salurkan Bantuan
“DMD/K meningkatkan kapasitas desa/kelurahan dalam mengelola data penduduk miskin dan merencanakan program desa dan kelurahan yang lebih berpihak pada kelompok rentan,” kata Suharso Monoarfa di dalam webinar bertema ‘Praktik Baik Puskesos-SLRT dalam Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional’ di Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Lihat Juga :
