Faisal Basri Sebut Jangan Mengharapkan Taji pada BPN
loading...
Ekonom Faisal Basri. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai peran Badan Pangan Nasional (BPN) tidak diperlukan jika semua kementerian menjalankan tupoksinya masing-masing dengan benar.
Dia menyebutkan, perencanaan lintas sektoral dan lintas daerah disusun oleh Bappenas. Kemudian konsolidasi anggaran oleh Kementerian Keuangan. Persoalan data diselesaikan berdasarkan satu data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Beda cara pandang antar-kementerian lembaga dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Menko tidak mengambil alih tugas kementerian/lembaga. Kalau sekarang kan bablas," ujarnya dalam diskusi Menanti Taji Badan Pangan Nasional, pada Senin (30/8/2021).
Jika tidak menghasilkan kesepakatan, presiden menggelar rapat terbatas. Di forum inilah keputusan diambil dan bersifat mengikat.
Faisal melanjutkan, kewenangan BPN sendiri masih belum sepenuhnya jelas. Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sudah sangat jauh berbeda dari gagasan awal sebelumnya.
"Jadi begitu akhirnya draf dikembalikan ke kementerian, oleh kementerian dipotong lagi, dipotong lagi. Sehingga BPN ini tidak bergigi, tidak bertaji, jadi tidak perlu ditunggu tajinya karena tidak akan pernah tajinya itu muncul karena sekian banyak kepentingan yang terdistribusi ke partai-partai. Ini yang membuat berat," ungkapnya.
Dia menyebutkan, perencanaan lintas sektoral dan lintas daerah disusun oleh Bappenas. Kemudian konsolidasi anggaran oleh Kementerian Keuangan. Persoalan data diselesaikan berdasarkan satu data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Beda cara pandang antar-kementerian lembaga dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Menko tidak mengambil alih tugas kementerian/lembaga. Kalau sekarang kan bablas," ujarnya dalam diskusi Menanti Taji Badan Pangan Nasional, pada Senin (30/8/2021).
Jika tidak menghasilkan kesepakatan, presiden menggelar rapat terbatas. Di forum inilah keputusan diambil dan bersifat mengikat.
Faisal melanjutkan, kewenangan BPN sendiri masih belum sepenuhnya jelas. Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sudah sangat jauh berbeda dari gagasan awal sebelumnya.
"Jadi begitu akhirnya draf dikembalikan ke kementerian, oleh kementerian dipotong lagi, dipotong lagi. Sehingga BPN ini tidak bergigi, tidak bertaji, jadi tidak perlu ditunggu tajinya karena tidak akan pernah tajinya itu muncul karena sekian banyak kepentingan yang terdistribusi ke partai-partai. Ini yang membuat berat," ungkapnya.
(uka)
Explore More