Menko Airlangga Dorong Alumni Kartu Prakerja asal Papua Barat Manfaatkan KUR

JAKARTA - Program Kartu Prakerja ternyata cukup menarik minat masyarakat Provinsi Papua Barat . Tercatat ada 203.991 orang pendaftar yang berasal dari masyarakat Papua Barat.

Dari jumlah tang mendaftar, mereka yang dinyatakan lolos verifikasi sebesar 50% dan 30.127 menjadi penerima efektif. Wilayah tertinggi dalam sebaran penerima Program Kartu Prakerja ada di di Kabupaten Manokwari 8.167 orang, Kabupaten Fak Fak 4.734 orang, dan Kabupaten Sorong 4.438.



Sementara secara nasional, manfaat Program Kartu Prakerjatelah diterima oleh lebih dari 10 juta masyarakat. Antusiasme yang tinggi terhadap program ini terlihat dari hampir 70 juta pendaftar Program Kartu Prakerja sejak Batch 1 tahun lalu hingga Batch 19 yang baru saja dibuka pada bulan Agustus 2021.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Program Kartu Prakerja diyakini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi Papua Barat. Saat ini pertumbuhan ekonomi provinsi di bagian barat Papua ini masih terkontraksi -2,39%.

Nantinya, para peserta Program Kartu Prakerja, termasuk yang berasal dari Papua Barat bisa mengembangkan potensi diri dan memulai bisnis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Apalagi, pemerintah juga menyediakan fasiltas kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang sangat rendah sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis.



“Selain Program Kartu Prakerja, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dengan bunga 3%. Jadi bagi para alumni Program Kartu Prakerja bisa memanfaatkan KUR ini untuk ini mengembangkan usahanya,” kata Menko Airlangga, saat kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat, Jumat (3/9/2021).

Sebagai informasi, untuk penyaluran KUR di Papua Barat, sejak Januari sampai dengan 2 September 2021 telah mencapai Rp614,5 miliar rupiah yang diberikan kepada 13.714 debitur. Porsi terbesar penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat selama 2021 yakni di sektor perdagangan (52,87%) disusul sektor jasa-jasa (27,88%), dan sektor pertanian dan kehutanan (8,54%).