BPJAMSOSTEK Apresiasi Dukungan Pemerintah Perluas Perlindungan Kepesertaan
loading...
A
A
A
(Baca juga:Melanjutkan Sukses di 16 Lokasi, BPJamsostek Gelar Vaksinasi di Kabupaten Tangerang)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan bahwa program Jamsostek sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja sehingga pekerja bisa fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan.
Ida juga menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data BPJAMSOSTEK. “BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” terangnya.
Selanjutnya Menko PMK Muhajir Effendy menegaskan Paritrana Award ini akan terus dilakukan setiap tahun karena terbukti mampu meningkatkan komitmen dari seluruh unsur pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota serta perusahaan atau badan usaha dalam mendukung implementasi Jamsostek di wilayah masing-masing.
Proses wawancara di hadapan dewan juri dipimpin oleh Hotbonar Sinaga bersama unsur Tim Penilai yang terdiri dari Pemerintah, Ahli Jaminan Sosial dan Ahli Kebijakan Publik. Proses wawancara ini merupakan salah satu rangkaian dari penilaian setelah seleksi panjang dilakukan dan merupakan seleksi tahap akhir yang dilakukan oleh tim penilai untuk menggali ide dan gagasan yang inovatif terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya.
(Baca juga:Kado HUT Proklamasi, Pemkab MBD Lindungi 1.100 Pekerja Kontrak melalui BPJAMSOSTEK)
Wapres Ma’ruf Amin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas penyelenggaraan Paritrana Award ini. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek ini agar perlindungan menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2/2021 dan Permendagri Nomor 27/2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program perlindungan Jamsostek,” tegas Ma’ruf Amin.
Ma'ruf Amin menegaskan Inpres No 2/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri No 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.
Seperti diketahui, Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan bahwa program Jamsostek sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja sehingga pekerja bisa fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan.
Ida juga menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data BPJAMSOSTEK. “BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” terangnya.
Selanjutnya Menko PMK Muhajir Effendy menegaskan Paritrana Award ini akan terus dilakukan setiap tahun karena terbukti mampu meningkatkan komitmen dari seluruh unsur pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota serta perusahaan atau badan usaha dalam mendukung implementasi Jamsostek di wilayah masing-masing.
Proses wawancara di hadapan dewan juri dipimpin oleh Hotbonar Sinaga bersama unsur Tim Penilai yang terdiri dari Pemerintah, Ahli Jaminan Sosial dan Ahli Kebijakan Publik. Proses wawancara ini merupakan salah satu rangkaian dari penilaian setelah seleksi panjang dilakukan dan merupakan seleksi tahap akhir yang dilakukan oleh tim penilai untuk menggali ide dan gagasan yang inovatif terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya.
(Baca juga:Kado HUT Proklamasi, Pemkab MBD Lindungi 1.100 Pekerja Kontrak melalui BPJAMSOSTEK)
Wapres Ma’ruf Amin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas penyelenggaraan Paritrana Award ini. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek ini agar perlindungan menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.
“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2/2021 dan Permendagri Nomor 27/2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program perlindungan Jamsostek,” tegas Ma’ruf Amin.
Ma'ruf Amin menegaskan Inpres No 2/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri No 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.
Seperti diketahui, Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.
Explore More