Erick Thohir Minta Himbara Dukung Pendanaan 47.000 Warung Pangan

loading...
Erick Thohir Minta Himbara Dukung Pendanaan 47.000 Warung Pangan
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Dok Okezone/Arif Julianto
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini meresmikan aplikasi Warung Pangan, platform distribusi melalui mitra ritel online yang digawangi oleh BUMN Klaster Pangan.

Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah membangun pola pikir digital di kalangan pelaku UMKM. Caranya dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakselerasi perekonomian nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Warung Pangan menjadi bagian dari keberpihakan perusahaan pelat merah kepada masyarakat dan UMKM. "Saya apresiasi bagaimana RNI Group, BGR Logistics, dan PTPN bisa membuat ekosistem baru, dan kita melihat Warung Pangan ini menjadi ekosistem yang baik," kata Erick, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Ini Syarat Erick Thohir bagi Swasta yang Mau Kerja Sama dengan BUMN



Kementerian BUMN juga mendorong pembukaan lapangan kerja melalui program-program BUMN. Erick pun berharap dampak Warung Pangan dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Terkait pendanaan, Erick meminta Himbara memberikan dukungan pendanaan bagi operasional Warung Pangan. Tercatat setidaknya ada 47.000 Warung Pangan yang dimiliki BUMN Klaster Pangan.

"Saya ingin memastikan bagaimana nanti Warung Pangan ini yang jumlahnya tadi sekitar 47.000 bisa ada akses pendanaan. Kemarin saat saya lihat di Jakarta sendiri kalau tidak salah ada 35.000 warung dan mereka sudah transisi, di mana income online lebih besar dibandingkan offline-nya," ungkapnya.

Oleh karena itu, perlu upaya dan solusi supaya biaya logistiknya bisa ditekan agar lebih murah dan kompetitif sehingga bisa bersaing. Selain itu, Erick juga mengapresiasi adanya kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah.

Baca juga: Tak Mau Garuda Dilemahkan Lessor, Erick Thohir: Silakan Ambil Pesawatnya

Lebih lanjut, dia meminta agar kerja sama BUMN dengan BUMN tidak menjadi menara gading, dan kerja sama dengan swasta dan pemerintah daerah juga harus saling menguntungkan.



"Saya tidak mau ada oknum di BUMN yang mana selama ini sering terjadi tindak pidana korupsi karena project base bukan proses bisnis yang baik. Saya juga meminta para swasta yang berpartner dengan BUMN jangan mengakali, harus win-win, apalagi sekarang di era yang sangat transparan, digitalisasi dan pasar terbuka," bebernya.
(ind)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top