Kenaikan Cukai Rokok Berpotensi Matikan Industri Rokok Kecil
Selasa, 21 September 2021 - 19:53 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, penggunaan DBHCT di Jawa Barat mengacu pada 50% kesehatan, 30% sosial, 15% untuk petani. Harusnya DBHCT diperuntukkan bagi daerah-daerah produksi petani tembakau.
“Kami mengharapkan aspirasi dan rekomendasi dari asosiasi petani untuk kami kawal kebijakannya di pemerintah,” katanya. Pihaknya juga menanti rekomendasi dari acara Koalisi Tembakau ini untuk bersama-sama diperjuangkan demi petani tembakau.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, tema pertanian sangat relevan untuk menjadi ruang konsolidasi, ruang publik, ruang komunikasi kebijakan di level pemerintah pusat dan daerah.
“Saya menyampaikan semangat Ketua Umum DPP PKB, bahwa pilar yang harus diutamakan pemerintah baik level politik maupun regulasi itu adalah petani,” katanya. Negara Indonesia sebagai negara agraris, petani dominan. “Tidak terkecuali petani Tembakau,” sambungnya.
Menurut Ketua Komisi X DPR itu, orientasi model kebijakan pemerintah selalu berpihak pada industri daripada memproteksi kepentingan petani. Pemerintah lebih memfasilitasi kepentingan pasar.
“Dari sinilah peran kita untuk membantu mengimbangi kepentingan pasar dan membantu petani. Meyakinkan negara, agar petani punya daya tawar untuk negosiasi terhadap negara. Meyakinkan pemerintah atas kepentingan pasar yang beresiko merugikan petani,” katanya.
Syaiful Huda mengajak semua pihak khususnya pemerintah agar menyiapkan peta jalan kesejahteraan petani termasuk petani tembakau. “Saya mengajak, agar pemerintah tidak menjadi lawan petani, tapi untuk melakukan penguatan kerja pemerintah untuk peta jalan kesejahteraan petani dan melawan pasar. Dengan pengorganisasian petani, kita tidak melawan pasar dengan serampangan. Butuh reorientasi pembangunan baru, terkait politik kesejahteraan,” tutupnya.
“Kami mengharapkan aspirasi dan rekomendasi dari asosiasi petani untuk kami kawal kebijakannya di pemerintah,” katanya. Pihaknya juga menanti rekomendasi dari acara Koalisi Tembakau ini untuk bersama-sama diperjuangkan demi petani tembakau.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, tema pertanian sangat relevan untuk menjadi ruang konsolidasi, ruang publik, ruang komunikasi kebijakan di level pemerintah pusat dan daerah.
“Saya menyampaikan semangat Ketua Umum DPP PKB, bahwa pilar yang harus diutamakan pemerintah baik level politik maupun regulasi itu adalah petani,” katanya. Negara Indonesia sebagai negara agraris, petani dominan. “Tidak terkecuali petani Tembakau,” sambungnya.
Menurut Ketua Komisi X DPR itu, orientasi model kebijakan pemerintah selalu berpihak pada industri daripada memproteksi kepentingan petani. Pemerintah lebih memfasilitasi kepentingan pasar.
“Dari sinilah peran kita untuk membantu mengimbangi kepentingan pasar dan membantu petani. Meyakinkan negara, agar petani punya daya tawar untuk negosiasi terhadap negara. Meyakinkan pemerintah atas kepentingan pasar yang beresiko merugikan petani,” katanya.
Syaiful Huda mengajak semua pihak khususnya pemerintah agar menyiapkan peta jalan kesejahteraan petani termasuk petani tembakau. “Saya mengajak, agar pemerintah tidak menjadi lawan petani, tapi untuk melakukan penguatan kerja pemerintah untuk peta jalan kesejahteraan petani dan melawan pasar. Dengan pengorganisasian petani, kita tidak melawan pasar dengan serampangan. Butuh reorientasi pembangunan baru, terkait politik kesejahteraan,” tutupnya.
(dar)
Lihat Juga :
